Tanggapan SBY Soal Penghentian Kurikulum 2013

JAKARTA - Rencana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan menghentikan Kurikulum 2013 menuai berbagai macam tanggapan.

Salah satunya datang dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, penerapan Kurikulum 2013 diketahui menjadi kebijakan pemerintah SBY, melalui Menterinya, Muhammad Nuh.

SBY berpendapat, soal kurikulum pendidikan menjadi kewenangan pemerintah yang baru untuk menilai dari sisi manfaatnya terhadap dunia pendidikan.

"Kurikulum 2013, kita tak melarang, asalkan kurikulum itu harus dilakukan pembaruahan," kata SBY di Kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/12/2014).

SBY menyarankan, jika ingin mengganti Kurikulum 2013, ia berharap Menteri Anies Baswedan melibatkan sejumlah elemen seperti, pemerintah pusat dan daerah.

Dia pun menyarankan agar pemerintah melibatkan para pakar pendidikan dan tokoh sosial (civil society). "Kalau sepakat ada perubahan, silakan," ujarnya.

Sebaliknya, kata SBY, jika pemerintah menghentikan Kurikulum 2013 tanpa masukan dari semua elemen masyarakat dan para akademisi, ia khawatir perubahan Kurikulum 2013 akan berbuah sia-sia.

"Oleh karena itu, merubah kurikulum haruslah berdasar alasan dan proses yang jelas. Kalau sering mengganti kurikulum, membingungkan, betul?," tanyanya.

Menteri Pendidikan Anie Baswedan mewacanakan akan merevisi bentuk kurikulum pendidkan dasar dan menengah tahun 2013.

Disinyalir, jika Kurikulum 2013 tidak cocok untuk pendidikan dasar dan menengah, maka akan dikembalikan ke Kurikulum 2006.