Wakil Ketua MPR Minta Sistem Belajar Online Dievaluasi Total
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 00:58 WIB
Sejumlah siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau sekolah jarak jauh di Yogyakarta. Foto/Dok/SINDOnews
NGADA - Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau pendidikan online yang diberlakukan selama masa pandemi COVID-19 dalam lima bulan terakhir dinilai sangat tidak efektif.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, sistem pendidikan online memang belum terpikirkan sebelumnya. Jika keadaan darurat pandemi ini berlangsung lebih dari satu semester, menurutnya sistem pendidikan online harus dievaluasi total.
"Karena ini sudah lima bulan dan belum ada gambaran bahwa pandemi akan selesai. Kita setuju saja pendidikan online itu, asal semua infrastruktur terkait itu mulai dari jaringan internet, cara mengevaluasi pendidikan itu, disiapkan. Untuk hari ini nggak siap itu pendidikan online," kata Gus Jazil di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ngada, Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/7). (Baca juga: Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif )
Menurutnya, pendidikan online yang ada saat ini hanya ada wujudnya dan dilakukan, namun tidak jelas mutu dan konsep pembelajarannya. Masing-masing sekolah atau guru mencari polanya sendiri. "Tapi mutunya nggak dikontrol, pola pembelajarannya seperti apa juga hanya ibarat trial and error, yang penting ada," katanya.
Pertanyaannya, kata Gus Jazil, sekarang bagaimana nasib anak-anak di desa yang tidak ada internetnya. Juga apakah ada skema pemberian subsidi pulsa bagi siswa yang tidak mampu. "Atau memang ada pola yang lain, harus menurut saya itu dievaluasi total. Kalau tidak, nanti ada satu generasi yang tidak menerima asupan pendidikan yang cukup," tuturnya.
Karena itu, dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendorong pembelajaran tatap muka bagi daerah yang sudah tergolong zona hijau. "Bagi yang online, itukan yang dimungkinkan untuk yang perangkatnya cukup. Nah bagi yang tidak cukup, harus ada alternatif yang lain selain online. Misalnya memfungsikan balai desa atau Posyandu atau apa yang lain. Bisa juga mengajak para sarjana yang ada di desa untuk mendidik anak-anak, tidak dengan pola klasikal tentunya, mungkin pola yang lain, diajari membaca buku atau kreativitas tertentu karena memang darurat," paparnya. (Baca juga: Evaluasi dan Kolaborasi Merupakan Kunci Membenahi Permasalahan PJJ )
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, sistem pendidikan online memang belum terpikirkan sebelumnya. Jika keadaan darurat pandemi ini berlangsung lebih dari satu semester, menurutnya sistem pendidikan online harus dievaluasi total.
"Karena ini sudah lima bulan dan belum ada gambaran bahwa pandemi akan selesai. Kita setuju saja pendidikan online itu, asal semua infrastruktur terkait itu mulai dari jaringan internet, cara mengevaluasi pendidikan itu, disiapkan. Untuk hari ini nggak siap itu pendidikan online," kata Gus Jazil di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ngada, Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/7). (Baca juga: Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif )
Menurutnya, pendidikan online yang ada saat ini hanya ada wujudnya dan dilakukan, namun tidak jelas mutu dan konsep pembelajarannya. Masing-masing sekolah atau guru mencari polanya sendiri. "Tapi mutunya nggak dikontrol, pola pembelajarannya seperti apa juga hanya ibarat trial and error, yang penting ada," katanya.
Pertanyaannya, kata Gus Jazil, sekarang bagaimana nasib anak-anak di desa yang tidak ada internetnya. Juga apakah ada skema pemberian subsidi pulsa bagi siswa yang tidak mampu. "Atau memang ada pola yang lain, harus menurut saya itu dievaluasi total. Kalau tidak, nanti ada satu generasi yang tidak menerima asupan pendidikan yang cukup," tuturnya.
Karena itu, dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendorong pembelajaran tatap muka bagi daerah yang sudah tergolong zona hijau. "Bagi yang online, itukan yang dimungkinkan untuk yang perangkatnya cukup. Nah bagi yang tidak cukup, harus ada alternatif yang lain selain online. Misalnya memfungsikan balai desa atau Posyandu atau apa yang lain. Bisa juga mengajak para sarjana yang ada di desa untuk mendidik anak-anak, tidak dengan pola klasikal tentunya, mungkin pola yang lain, diajari membaca buku atau kreativitas tertentu karena memang darurat," paparnya. (Baca juga: Evaluasi dan Kolaborasi Merupakan Kunci Membenahi Permasalahan PJJ )
Lihat Juga :