Rektor UMJ Dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik
Kamis, 09 November 2023 - 20:07 WIB
Hal senada disampaikan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah III Prof. Dr. Toni Toharudin. Menurutnya pengukuhan Prof. Ma’mun merupakan prestasi dan kebanggaan bagi LLDIKTI Wilayah 3.
Toni bertutur bahwa Ma’mun adalah akademisi yang layak dijadikan teladan bagi anak bangsa karena dapat memadukan dunia akademis, aktivis, dan pesantren. Terlebih saat ini telah menyandang gelar Guru Besar yang memiliki peran penting sebagai bagian dari penentu arah kehidupan bangsa.
“Dunia politik Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan kompleks seperti korupsi dan lain-lain. Oleh karenanya dibutuhkan peran Guru Besar untuk turut serta dalam mengupayakan politik berkeadaban agar menghasilkan pemimpin berkualitas dan jujur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Toni mengharapkan agar gelar Guru Besar dapat mendorong semangat Ma’mun untuk berperan dalam mengupayakan perubahan pelembagaan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir yang hadir di acara pengukuhan, menyatakan bahwa orasi ilmiah Prof. Ma’mun bertajuk Dialektika Islam dan Pancasila: Dari Ideologi Menuju Aktualisasi, menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Menurutnya, Guru Besar ke-283 di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah merupakan sosok pencari ilmu yang luar biasa.
"Terima kasih telah menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kita ingin mengakhiri perdebatan politik lampau. Tidak cukup dengan konsensus bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, tapi kita harus membangun Indonesia ini menjadi negara daarul ahdi wassyahadah yaitu Indonesia berkemajuan," pungkas Haedar.
Ma’mun ditetapkan sebagai Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 37257/M/07/23.
Toni bertutur bahwa Ma’mun adalah akademisi yang layak dijadikan teladan bagi anak bangsa karena dapat memadukan dunia akademis, aktivis, dan pesantren. Terlebih saat ini telah menyandang gelar Guru Besar yang memiliki peran penting sebagai bagian dari penentu arah kehidupan bangsa.
“Dunia politik Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dan persoalan kompleks seperti korupsi dan lain-lain. Oleh karenanya dibutuhkan peran Guru Besar untuk turut serta dalam mengupayakan politik berkeadaban agar menghasilkan pemimpin berkualitas dan jujur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Toni mengharapkan agar gelar Guru Besar dapat mendorong semangat Ma’mun untuk berperan dalam mengupayakan perubahan pelembagaan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir yang hadir di acara pengukuhan, menyatakan bahwa orasi ilmiah Prof. Ma’mun bertajuk Dialektika Islam dan Pancasila: Dari Ideologi Menuju Aktualisasi, menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Menurutnya, Guru Besar ke-283 di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah merupakan sosok pencari ilmu yang luar biasa.
"Terima kasih telah menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kita ingin mengakhiri perdebatan politik lampau. Tidak cukup dengan konsensus bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, tapi kita harus membangun Indonesia ini menjadi negara daarul ahdi wassyahadah yaitu Indonesia berkemajuan," pungkas Haedar.
Ma’mun ditetapkan sebagai Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 37257/M/07/23.
(nnz)
Lihat Juga :
tulis komentar anda