DPR Anggap Tiga Opsi Kurikulum Darurat Pendidikan Membingungkan

"Jangan diberi banyak opsi. Semestinya sudah, kalau mau buat highlight yang besar, guidance besar ya udah itu aja. Jadi memang banyak opsi ini sebenarnya tidak apa ya, relatif tidak match dengan tipologi dan karakter masyarakat Indonesia," kata Huda dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020).

Politikus PKB ini mengatakan, kurikulum darurat ini sebaiknya diterapkan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. "Lebih baik didaruratkan semua aja, opsi terbaik didaruratkan semua. Kita hargai semangat Kemendikbud untuk misalnya kan mereka bilang salah satunya karena kebutuhan kota berbeda-beda ya, saya kira pada konteks itu bisa dipahami kelonggaran opsi," paparnya. (Baca juga: Positif Covid-19 Bertambah 1.693 Kasus, Total Meninggal 5.824 orang )

Huda menyarankan Kemendikbud langsung bergerak untuk mensosialisasikan hal ini kepada dinas-dinas yang ada di kabupaten dan kota. Dengan demikian, dinas bisa langsung menentukan yang terbaik untuk wilayahnya.

"Luncuran kurikulum darurat ini bisa langsung dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten kota terkait dan lalu dinas-dinas mengkoordinasikan kepada seluruh sekolah dan mengambil opsi terbaik yang sesuai daerahnya. Itu lebih rasional karena kalau tidak dikoordinasikan kembali itu pasti rumit lagi praktiknya di lapangan, sekolah akan alami kerumitan, semakin banyak. Semakin banyak opsi kan semakin rumit," ujarnya.