Rincian Formasi yang Dibutuhkan Kemenhub di Pendaftaran CPNS 2024
Jum'at, 10 Mei 2024 - 10:15 WIB
Tahun ini jumlah formasi di Kemenhub diperbesar karena tidak hanya membuka formasi PPPK namun juga CPNS yakni sebesar 18.017 formasi.
1. CPNS Tenaga Teknis: 1.385
2. CPNS Tenaga Kesehatan: 6
3. PPPK Tenaga Teknis: 16.543
4. PPPK Tenaga Kesehatan: 83
Disetujuinya 100 persen alokasi CASN Kemenhub ini karena Kementerian PANRB menilai untuk mendukung upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sektor transportasi atau perhubungan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mendorong hal ini diperlukan dukungan SDM pelaksana kebijakan dan penggerak eksekusi program transportasi di masing-masing matra yaitu transportasi darat, laut, udara dan kereta api.
“Pengadaan tahun ini menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Harapan kami kebutuhan rencana strategis di Kemenhub lima sampai 10 tahun ke depan bisa diselesaikan melalui pengadaan tahun ini,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.
Dikutip dari laman Kementerian PAN RB, ini rincian formasi CPNS dan PPPK Kemenhub 2024 sebagai berikut:
1. CPNS Tenaga Teknis: 1.385
2. CPNS Tenaga Kesehatan: 6
3. PPPK Tenaga Teknis: 16.543
4. PPPK Tenaga Kesehatan: 83
Disetujuinya 100 persen alokasi CASN Kemenhub ini karena Kementerian PANRB menilai untuk mendukung upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sektor transportasi atau perhubungan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mendorong hal ini diperlukan dukungan SDM pelaksana kebijakan dan penggerak eksekusi program transportasi di masing-masing matra yaitu transportasi darat, laut, udara dan kereta api.
“Pengadaan tahun ini menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Harapan kami kebutuhan rencana strategis di Kemenhub lima sampai 10 tahun ke depan bisa diselesaikan melalui pengadaan tahun ini,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.
(nnz)
Lihat Juga :
tulis komentar anda