Kesejahteraan Guru Memprihatinkan Akibat Sistem Morat-marit
Selasa, 05 November 2024 - 19:09 WIB
"Saat ini guru kita dibeda-bedakan. Ada guru sekolah, ada guru madrasah. Terjadi ketimpangan soal mutu dan kesejahteraan. Belum lagi ada guru honorer, PPPK, PNS . Tambah ruwet lagi urusannya," ungkapnya.
Dia mendorong ada tata kelola satu sistem dulu yang harus diselesaikan, sehingga akan memudahkan dalam penataan guru. "Kalau sistemnya nggak dibenerin pasti masalah tambah numpuk. Contoh, guru mau ditambah gaji Rp2 juta? Ini semua guru atau guru sekolah saja? Kan masalah lagi?" ucapnya.
Ubaid mengatakan anggaran pendidikan di Indonesia juga bukan menjadi masalah utama. Pasalnya, anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Hanya pengalokasian anggaran pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi masalah.
Menurut data JPPI, setiap tahunnya anggaran pendidikan belum terserap baik. Tahun 2023, ditemukan Rp111 triliun tidak terserap.
"Bukan soal anggaran. Kita punya anggaran pendidikan yang besar, tapi sayang salah alokasi. Jadi hanya butuh political will saja," kata Ubaid.
Dia mendorong ada tata kelola satu sistem dulu yang harus diselesaikan, sehingga akan memudahkan dalam penataan guru. "Kalau sistemnya nggak dibenerin pasti masalah tambah numpuk. Contoh, guru mau ditambah gaji Rp2 juta? Ini semua guru atau guru sekolah saja? Kan masalah lagi?" ucapnya.
Ubaid mengatakan anggaran pendidikan di Indonesia juga bukan menjadi masalah utama. Pasalnya, anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Hanya pengalokasian anggaran pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi masalah.
Menurut data JPPI, setiap tahunnya anggaran pendidikan belum terserap baik. Tahun 2023, ditemukan Rp111 triliun tidak terserap.
"Bukan soal anggaran. Kita punya anggaran pendidikan yang besar, tapi sayang salah alokasi. Jadi hanya butuh political will saja," kata Ubaid.
(jon)
Lihat Juga :