Kualitas Pendidikan Terdampak, DPR Minta Kemendikbud Lakukan Ini
Jum'at, 04 September 2020 - 15:12 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan agar dalam penganggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2021 tetap harus mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Seperti salah satunya, hasil Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR yang telah diserahkan ke Kemendikbud.
“Komisi X DPR telah menyerahkan rekomendasi panja pembelajaran jarak jauh yang merupakan destilasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Rekomendasi ini kami harap dapat mewarnai program dan anggaran di tahun 2021,” kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (4/9/2020). (Baca juga: Digitalisasi Sekolah Jadi Program Prioritas Kemendikbud Tahun Depan )
Hetifah menjelaskan, dampak dari pandemi COVID-19 tidaklah main-main, bahkan dapat bersifat permanen. Salah satunya adalah learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif karena terkendala oleh banyak variabel.
“Saya harap asesmen kompetensi dari Kemendikbud dapat memetakan ini, dan memitigasinya dengan program pembelajaran yang terdiferensiasi. Tidak dapat disamaratakan secara nasional, karena tingkat kehilangan pembelajarannya berbeda-beda,” jelas Hetifah.
Namun demikian,legislator Dapil Kalimantan Timur ini mengapresiasi adanya penganggaran untuk digitalisasi sekolah. Dan akan lebih baik jika Kemendikbud juga punya solusi jangka pendek lainnya untuk menunjang PJJ ini. (Baca juga: Kemendikbud Sediakan Rp1,49 T untuk Digitalisasi Sekolah )
“Saya harap dalam jangka pendek ada solusi-solusi dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas PJJ, mengingat kita belum tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Baik melalui dana BOS ataupun sumber-sumber pembiayaan lain,” harapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mencontohkan, masih banyak sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) yang membutuhkan lebih dari sekadar kuota gratis.
“Banyak yang membutuhkan hotspot-hotspot di sekolah. Saya harap ini dapat difasilitasi di tahun anggaran mendatang,” ujar Hetifah. (Baca juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Sekolah dan Guru Penggerak akan Diperkuat )
Sebelumnya, Komisi X DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Kamis (3/9). Agenda rapat tersebut membahas pagu anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2021 yang diusulkan sebesar Rp81,53 triliun.
“Komisi X DPR telah menyerahkan rekomendasi panja pembelajaran jarak jauh yang merupakan destilasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Rekomendasi ini kami harap dapat mewarnai program dan anggaran di tahun 2021,” kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (4/9/2020). (Baca juga: Digitalisasi Sekolah Jadi Program Prioritas Kemendikbud Tahun Depan )
Hetifah menjelaskan, dampak dari pandemi COVID-19 tidaklah main-main, bahkan dapat bersifat permanen. Salah satunya adalah learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif karena terkendala oleh banyak variabel.
“Saya harap asesmen kompetensi dari Kemendikbud dapat memetakan ini, dan memitigasinya dengan program pembelajaran yang terdiferensiasi. Tidak dapat disamaratakan secara nasional, karena tingkat kehilangan pembelajarannya berbeda-beda,” jelas Hetifah.
Namun demikian,legislator Dapil Kalimantan Timur ini mengapresiasi adanya penganggaran untuk digitalisasi sekolah. Dan akan lebih baik jika Kemendikbud juga punya solusi jangka pendek lainnya untuk menunjang PJJ ini. (Baca juga: Kemendikbud Sediakan Rp1,49 T untuk Digitalisasi Sekolah )
“Saya harap dalam jangka pendek ada solusi-solusi dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas PJJ, mengingat kita belum tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Baik melalui dana BOS ataupun sumber-sumber pembiayaan lain,” harapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mencontohkan, masih banyak sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) yang membutuhkan lebih dari sekadar kuota gratis.
“Banyak yang membutuhkan hotspot-hotspot di sekolah. Saya harap ini dapat difasilitasi di tahun anggaran mendatang,” ujar Hetifah. (Baca juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Sekolah dan Guru Penggerak akan Diperkuat )
Sebelumnya, Komisi X DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Kamis (3/9). Agenda rapat tersebut membahas pagu anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2021 yang diusulkan sebesar Rp81,53 triliun.
(mpw)
tulis komentar anda