Kemendikbud Jaring Masukan terkait Peta Jalan Pendidikan Nasional
Selasa, 17 November 2020 - 00:20 WIB
Nadiem menuturkan, organisasi dunia seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga digandeng untuk memberi perspektif global mengenai peta jalan pendidikan di Indonesia ini. "Dan tentunya perwakilan perguruan tinggi negeri kita dan perguruan tinggi swasta dan institusi dan Yayasan Yayasan Pendidikan," ujarnya. (Baca juga: Kemendikbud Anggarkan Rp3,6 T untuk Bantuan Subsidi Upah bagi Guru dan Dosen )
Nadiem menjelaskan, objektif utama Kemendikbud setelah mendapat berbagai masukan ini adalah untuk memasukkan berbagai macam konsep itu ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Saat ini, katanya, revisi UU masih dalam proses dan akan memakan waktu. Namun pembahasan revisi ini akan menjadi salah satu prioritas di DPR dengan Kemendikbud.
Alumnus Harvard Business School ini juga menjelaskan, Kemendikbud mengusulkan agar peta jalan penddidikan juga bisa dikukuhkan ke dalam peraturan presiden atau perpres. Dia mengatakan, adanya perpres ini penting karena ada banyak sekali kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lainnya.
"Kami mengusulkan bahwa ada peraturan presiden untuk menguatkan lagi Peta Jalan Pendidikan. Terutama untuk mengkoordinasikan lintas kementerian dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap Nadiem dalam raker tersebut.
Nadiem menjelaskan, objektif utama Kemendikbud setelah mendapat berbagai masukan ini adalah untuk memasukkan berbagai macam konsep itu ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Saat ini, katanya, revisi UU masih dalam proses dan akan memakan waktu. Namun pembahasan revisi ini akan menjadi salah satu prioritas di DPR dengan Kemendikbud.
Alumnus Harvard Business School ini juga menjelaskan, Kemendikbud mengusulkan agar peta jalan penddidikan juga bisa dikukuhkan ke dalam peraturan presiden atau perpres. Dia mengatakan, adanya perpres ini penting karena ada banyak sekali kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lainnya.
"Kami mengusulkan bahwa ada peraturan presiden untuk menguatkan lagi Peta Jalan Pendidikan. Terutama untuk mengkoordinasikan lintas kementerian dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap Nadiem dalam raker tersebut.
(mpw)
Lihat Juga :