Pendaftar Membludak, Kadisdik Jabar Jamin Server PPDB Tidak Akan Down
Jum'at, 11 Juni 2021 - 21:46 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menjamin tidak akan down saat pendaftaran PPDB 2021 ini. Foto/SINDOnews/Ratna Purnama
DEPOK - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) melakukan antisipasi dengan meningkatkan teknologi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021. Sehingga tidak terjadi kekisruhan PPDB akibat server down saat input data seperti di DKI Jakarta.
Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi menjamin tidak akan down saat pendaftaran PPDB 2021 ini. Pihaknya sudah menaikkan teknologi yang digunakan dalam PPDB dengan pola Cloud Computing (Komputasi Awan). “Server sudah kita naikkan dengan pola Cloud. Jadi saya pastikan dan saya jamin tidak akan terjadi server down di pemerintah provinsi Jawa Barat,” katanya saat meninjau PPDB di SMAN 1 Depok, Jumat (11/6/2021).
Dirinya mengaku sempat menerima laporan mengenai adanya keterlambatan dalam input data. Setelah dikonfirmasi ternyata kendala jaringan ada pada peserta yang mendaftar, bukan pada server PPDB. “Kemarin ada orang tua menanyakan kepada saya melalui DM Instagram, pak kami terlambat input apakah servernya down. Ternyata yang ada adalah saat mereka input jaringan di pihak penginput itu yang kurang bagus,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan dalam PPDB kali ini untuk memperhatikan dan memperjuangkan siswa miskin. Mereka harus terfasilitasi untuk tetap bisa sekolah. Dia juga mengingatkan agar tidak ada satu orang pun yang melanggar sistem yang sudah dibangun.
“Dalam PPDB ini perjuangkan yang miskin untuk bisa bersekolah dan yang kedua jangan melanggar sistem. Karena ketua PPDB adalah Kepala Cabang Dinas (KCD) makanya kalau ada hal-hal tertentu, tadi saya sudah putuskan kan ke kepala sekolah lakukan rapat dengan sekolah kirimkan surat ke ke ketua PPDB. Saya sudah instruksikan ke KCD untuk segera memutuskan PPDB ini agar bisa segera berjalan,” ucapnya.
Dari hasil evaluasi PPDB Depok, Dedi mengatakan ada ketimpangan jumlah sekolah negeri dan swasta. Sehingga kuota penerimaan tentu terdampak dari minimnya jumlah sekolah negeri yang ada. Saat ini Depok hanya memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta sebanyak 133.
“Evaluasi saya untuk Depok kuota di Depok yang negeri ada sekitar 5.600 dan swasta ada sekitar 18.000 kuota. Artinya, memang antara jumlah kuota negeri dengan swasta lebih banyak swasta. Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Dedi menuturkan ada hal berbeda dalam PPDB tahun 2021. Dimana sekolah swasta juga masuk dalam bursa PPDB. “Perbedaan tahun ini makanya saya masukkan swasta ini bagian dari pilihan dalam zonasi PPDB. Ada beberapa permasalahan yang tadi kita sudah lakukan evaluasi,” katanya.
Ditegaskan dia bahwa sekolah dimana pun sama saja sehingga tidak ada stigma sekolah favorit. Oleh karena itu pihaknya memasukkan sekolah swasta dalam zonasi PPDB. Bagi orang-orang yang dikatakan miskin tapi dia terlempar di sekolah negeri dan harus sekolah swasta maka sudah disiapkan alokasi anggaran.
“Tambahan beasiswa swasta per individu dalam rangka membiayai warga miskin. Ada lagi kedua pembiayaan dari provinsi Jawa Barat bahwa tahun ini di Mei kemarin kita sudah mencairkan sekitar Rp989 miliar dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Jumlahnya per sekolah tergantung jumlah siswa, itu yang reguler umum, belum lagi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.. Saya kira tidak ada lagi bahwa alasan seolah-olah ini negeri dan swasta,” pungkasnya.
Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi menjamin tidak akan down saat pendaftaran PPDB 2021 ini. Pihaknya sudah menaikkan teknologi yang digunakan dalam PPDB dengan pola Cloud Computing (Komputasi Awan). “Server sudah kita naikkan dengan pola Cloud. Jadi saya pastikan dan saya jamin tidak akan terjadi server down di pemerintah provinsi Jawa Barat,” katanya saat meninjau PPDB di SMAN 1 Depok, Jumat (11/6/2021).
Dirinya mengaku sempat menerima laporan mengenai adanya keterlambatan dalam input data. Setelah dikonfirmasi ternyata kendala jaringan ada pada peserta yang mendaftar, bukan pada server PPDB. “Kemarin ada orang tua menanyakan kepada saya melalui DM Instagram, pak kami terlambat input apakah servernya down. Ternyata yang ada adalah saat mereka input jaringan di pihak penginput itu yang kurang bagus,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan dalam PPDB kali ini untuk memperhatikan dan memperjuangkan siswa miskin. Mereka harus terfasilitasi untuk tetap bisa sekolah. Dia juga mengingatkan agar tidak ada satu orang pun yang melanggar sistem yang sudah dibangun.
“Dalam PPDB ini perjuangkan yang miskin untuk bisa bersekolah dan yang kedua jangan melanggar sistem. Karena ketua PPDB adalah Kepala Cabang Dinas (KCD) makanya kalau ada hal-hal tertentu, tadi saya sudah putuskan kan ke kepala sekolah lakukan rapat dengan sekolah kirimkan surat ke ke ketua PPDB. Saya sudah instruksikan ke KCD untuk segera memutuskan PPDB ini agar bisa segera berjalan,” ucapnya.
Dari hasil evaluasi PPDB Depok, Dedi mengatakan ada ketimpangan jumlah sekolah negeri dan swasta. Sehingga kuota penerimaan tentu terdampak dari minimnya jumlah sekolah negeri yang ada. Saat ini Depok hanya memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta sebanyak 133.
“Evaluasi saya untuk Depok kuota di Depok yang negeri ada sekitar 5.600 dan swasta ada sekitar 18.000 kuota. Artinya, memang antara jumlah kuota negeri dengan swasta lebih banyak swasta. Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Dedi menuturkan ada hal berbeda dalam PPDB tahun 2021. Dimana sekolah swasta juga masuk dalam bursa PPDB. “Perbedaan tahun ini makanya saya masukkan swasta ini bagian dari pilihan dalam zonasi PPDB. Ada beberapa permasalahan yang tadi kita sudah lakukan evaluasi,” katanya.
Ditegaskan dia bahwa sekolah dimana pun sama saja sehingga tidak ada stigma sekolah favorit. Oleh karena itu pihaknya memasukkan sekolah swasta dalam zonasi PPDB. Bagi orang-orang yang dikatakan miskin tapi dia terlempar di sekolah negeri dan harus sekolah swasta maka sudah disiapkan alokasi anggaran.
“Tambahan beasiswa swasta per individu dalam rangka membiayai warga miskin. Ada lagi kedua pembiayaan dari provinsi Jawa Barat bahwa tahun ini di Mei kemarin kita sudah mencairkan sekitar Rp989 miliar dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Jumlahnya per sekolah tergantung jumlah siswa, itu yang reguler umum, belum lagi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.. Saya kira tidak ada lagi bahwa alasan seolah-olah ini negeri dan swasta,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
tulis komentar anda