Sistem Zonasi Dievaluasi, Mendikdasmen Ungkap Kelemahan dan Kelebihannya
loading...
Mendikdasmen Abdul Muti buka suara terkait sistem zonasi dalam pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Foto/Kemendikdasmen.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ( Mendikdasmen ) Abdul Mu'ti buka suara terkait sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).Meski ada kelebihan dari sistem tersebut namun ada kelemahannya sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut.
Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, system zonasi dinilainya bisa menjawab persoalan akan kesenjangan mutu Pendidikan. Adanya keberadaan sekolah elit yang akhirnya menjadi sekolah favorit tujuan masyarakat.
Baca juga: One on One Bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Perbaiki Mutu Pendidikan di Semua Lini
"(semangatnya itu) Pendidikan untuk semua. Ada persoalan yang harus kita kritisi ya. Pertama, sebelum ada zonasi itu kan kita mengalami problem yang terkait dengan kesenjangan mutu pendidikan. Ada sekolah elit, ada sekolah alit. Nah yang elit ini, ya memang yang elit yang di situ. Nah yang alit, itu nggak bisa kesitu," ungkap Mu'ti dalam program One on One yang disiarkan di Sindonews TV, Jumat (29/11/2024).
Kesenjangan mutu satuan pendidikan yang lahir di tengah masyarakat itu menurutnya bisa berdampak hingga kesenjangan sosial. Masyarakat, kata dia, bisa terpecah dua hanya karena berada di satuan pendidikan yang berbeda.
Baca juga: Mendikdasmen: Prabowo Prioritaskan Wajib Belajar 13 Tahun untuk Tingkatkan SDM
"Sehingga (jika terjadi segresasi sosial) muncul kan, ini kelompoknya elit, ini orang alit, yang akhirnya masyarakat ini bisa terpecah dan terbelah karena pendidikannya," tegas dia
Sistem zonasi, ujar Guru Besar UIN Jakarta itu, hanya menerima siswa dengan mempertimbangkan domisili murid dan jarak ke sekolah kadang kala menimbulkan kesenjangan di bidang kemampuan akademik murid.
Baca juga: Mendikdasmen: Prabowo Prioritaskan Wajib Belajar 13 Tahun untuk Tingkatkan SDM
Ia lantas menyebut bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengkaji sistem zonasi pada PPDB. Ia menyebut sejumlah pakar hingga kepala daerah juga diundang untuk memberikan ulasan terkait penyelenggaraan zonasi.
"Tetapi kan ini (kelemahan zonasi) sesuatu yang memang harus kita jawab dengan improvisasi dan inovasi pembelajaran. Sehingga kita mencoba, saya sudah mengundang para kepala daerah untuk memberikan masukan tentang bagaimana zonasi ini," kata Mu'ti.
"Sehingga mungkin nanti yang sudah baik kita coba perkuat, nah yang kurang-kurang ini kita coba perbaiki," tandasnya.
Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, system zonasi dinilainya bisa menjawab persoalan akan kesenjangan mutu Pendidikan. Adanya keberadaan sekolah elit yang akhirnya menjadi sekolah favorit tujuan masyarakat.
Baca juga: One on One Bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Perbaiki Mutu Pendidikan di Semua Lini
"(semangatnya itu) Pendidikan untuk semua. Ada persoalan yang harus kita kritisi ya. Pertama, sebelum ada zonasi itu kan kita mengalami problem yang terkait dengan kesenjangan mutu pendidikan. Ada sekolah elit, ada sekolah alit. Nah yang elit ini, ya memang yang elit yang di situ. Nah yang alit, itu nggak bisa kesitu," ungkap Mu'ti dalam program One on One yang disiarkan di Sindonews TV, Jumat (29/11/2024).
Kesenjangan mutu satuan pendidikan yang lahir di tengah masyarakat itu menurutnya bisa berdampak hingga kesenjangan sosial. Masyarakat, kata dia, bisa terpecah dua hanya karena berada di satuan pendidikan yang berbeda.
Baca juga: Mendikdasmen: Prabowo Prioritaskan Wajib Belajar 13 Tahun untuk Tingkatkan SDM
"Sehingga (jika terjadi segresasi sosial) muncul kan, ini kelompoknya elit, ini orang alit, yang akhirnya masyarakat ini bisa terpecah dan terbelah karena pendidikannya," tegas dia
Sistem zonasi, ujar Guru Besar UIN Jakarta itu, hanya menerima siswa dengan mempertimbangkan domisili murid dan jarak ke sekolah kadang kala menimbulkan kesenjangan di bidang kemampuan akademik murid.
Baca juga: Mendikdasmen: Prabowo Prioritaskan Wajib Belajar 13 Tahun untuk Tingkatkan SDM
Ia lantas menyebut bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengkaji sistem zonasi pada PPDB. Ia menyebut sejumlah pakar hingga kepala daerah juga diundang untuk memberikan ulasan terkait penyelenggaraan zonasi.
"Tetapi kan ini (kelemahan zonasi) sesuatu yang memang harus kita jawab dengan improvisasi dan inovasi pembelajaran. Sehingga kita mencoba, saya sudah mengundang para kepala daerah untuk memberikan masukan tentang bagaimana zonasi ini," kata Mu'ti.
"Sehingga mungkin nanti yang sudah baik kita coba perkuat, nah yang kurang-kurang ini kita coba perbaiki," tandasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
