Seleksi PPPK untuk Guru Honorer Tak Cerminkan Langkah Afirmatif

Huda mengungkapkan dirinya dan anggota Komisi X yang lain sudah berusaha mendorong penambahan poin afirmasi. Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemendikbud Ristek aspirasi penambahan poin afirmasi bagi guru-guru honorer senior telah disampaikan. Namun dengan berbagai alasan Kemendikbud Ristek juga Kemenpan RB menolak aspirasi tersebut. “Kami sudah berulangkali mendorong penambahan poin afirmasi ini khususnya bagi para guru senior. Rasanya tidak adil jika mereka yang sudah lama mengabdi harus bersaing dengan para junior yang baru fresh graduate dan lebih piawai dalam menjawab soal-soal ujian komtek,” katanya. (Baca Juga :Tahap Pertama, Peserta Seleksi PPPK SMA/SMK/SLB 2021 di Jabar Membeludak)

Politikus PKB ini menegaskan harusnya seleksi penerimaan PPPK untuk sejuta guru honorer ini tidak bisa disamakan dengan model seleksi PPPK untuk bidang lain. Harusnya seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer ini mengadopsi pola penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam PPDB, disediakan jalur-jalur khusus untuk menampung keragaman latar belakang siswa. “Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, bahkan ada jalur pindah tugas orangtua. Tentu yang harus diadopsi dalam seleksi PPPK untuk guru honorer ini bukan jenis jalurnya, tetapi model seleksi yang menampung keragaman latar belakang guru honorer sehingga proses seleksi menjadi lebih fair,” katanya.

Huda mengatakan dalam waktu dekat Komisi X DPR akan memanggil pihak Kemendikbudristek untuk memberikan penjelasan terkait protes dari ribuan guru honorer atas pelaksanaan PPPK. Dia berharap ada solusi terkait keberatan para guru honorer senior atas tingginya passing grade dalam ujian kompetensi teknis. "Kami berharap ada solusi atas keberatan tersebut. Kami sih berharap ada perbaikan dalam seleksi PPPK selanjutnya, apakah dalam bentuk perubahan model seleksi atau ada penambahan poin afirmasi," katanya.