FISIP UMJ Gelar Diskusi Soal Pancasila dan Amendemen UUD 45
Rabu, 08 Desember 2021 - 11:53 WIB
Mengawali rangkaian FGD, Ketua DPD RI Ir. LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan keynote speech “Amendemen UUD 1945 : Sebuah Keharusan untuk Terwujudnya Politik Yang Bermanfaat”. Menurutnya, Wacana Amendemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir, harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas system Tata Negara sekaligus arah perjalanan Bangsa.
“Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkannya. DPD tentu akan mendapat dorongan energi bila seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Agenda Amandemen Konstitusi sebagai Momentum yang sama, yaitu Momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa,” ungkapnya.
Baca juga: Mahasiswa Termuda di Dunia, Ada yang Bekerja di NASA
Peneliti Senior LIPI dan Dosen MIKOM FISIP UMJ Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A dalam pemaparannya menyatakan bahwa terdapat berbagai problematika dan distorsi dalam sistem politik di Indonesia.
Hal tersebut terjadi akibat Amendemen konstitusi yang cenderung tambal sulam, empat kali amandemen konstitusi masih dinilai gagal karena perubahan mendasar kosntitusi cenderung menghasilkan sistem politik dan atau ketatanegaraan yang tidak memiliki konherensi institusional.
“Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkannya. DPD tentu akan mendapat dorongan energi bila seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Agenda Amandemen Konstitusi sebagai Momentum yang sama, yaitu Momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa,” ungkapnya.
Baca juga: Mahasiswa Termuda di Dunia, Ada yang Bekerja di NASA
Peneliti Senior LIPI dan Dosen MIKOM FISIP UMJ Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A dalam pemaparannya menyatakan bahwa terdapat berbagai problematika dan distorsi dalam sistem politik di Indonesia.
Hal tersebut terjadi akibat Amendemen konstitusi yang cenderung tambal sulam, empat kali amandemen konstitusi masih dinilai gagal karena perubahan mendasar kosntitusi cenderung menghasilkan sistem politik dan atau ketatanegaraan yang tidak memiliki konherensi institusional.
Lihat Juga :