Komisi X Beri Lima Catatan untuk Panduan Pembukaan Sekolah
Senin, 15 Juni 2020 - 19:29 WIB
Ketiga, Komisi X ingin adanya relaksasi uang kuliah tunggal (UKT). Keringanan biaya kuliah ini diharapkan dapat dilaksanakan di setiap kampus. Keempat, Kemendikbud memetakan kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah.
“Pertanyaannya, berapa sekolah yang belum memiliki akses internet untuk melaksanakan PJJ. Berapa banyak sekolah yang belum mampu mengadakan alat kesehatan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Yang dalam konteks ini, dana BOS tidak dimungkinkan untuk pengadaan alat-alat kesehatan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Terakhir, Kemendikbud harus membantu sekolah dan kampus swasta yang tidak bisa melaksanakan PJJ di masa pandemi Covid-19. Syaiful mengungkapkan, banyak kampus swasta yang kolaps. “Di luar skema BOS, harus ada kebijakan khusus dari Kemendikbud yang berkolaborasi dengan pemda untuk memberikan uluran tangan terhadap sekolah dan kampus swasta,” ujarnya.
“Pertanyaannya, berapa sekolah yang belum memiliki akses internet untuk melaksanakan PJJ. Berapa banyak sekolah yang belum mampu mengadakan alat kesehatan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Yang dalam konteks ini, dana BOS tidak dimungkinkan untuk pengadaan alat-alat kesehatan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Terakhir, Kemendikbud harus membantu sekolah dan kampus swasta yang tidak bisa melaksanakan PJJ di masa pandemi Covid-19. Syaiful mengungkapkan, banyak kampus swasta yang kolaps. “Di luar skema BOS, harus ada kebijakan khusus dari Kemendikbud yang berkolaborasi dengan pemda untuk memberikan uluran tangan terhadap sekolah dan kampus swasta,” ujarnya.
(nbs)
Lihat Juga :