704.503 Guru Honorer akan Dihapus pada 2023, FGHBSN: Kami Resah
Jum'at, 11 Maret 2022 - 23:14 WIB
Guru honorer memperjuangkan nasibnya ke pemerintah. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB ) berencana menghapus tenaga honorer di pemerintahan, termasuk di lembaga pendidikan mulai 2023.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Depodik) di website Kemendikbud.go.id, jumlah guru honorer sekolah negeri dan lembaga pendidikan mencapai 704.503 orang.
Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut.
Dia mengatakan, ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri mengaku resah atas rencana pemerintah meniadakan tenaga honorer pada 2023.
Mereka khawatir akan banyak tenaga kependidikan berstatus honorer yang akan menganggur jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan.
"Tentu kami resah, karena sampai saat ini masih banyak tersisanya tenaga honorer di sekolah negeri. Itu sangat mengkhawatirkan, mereka mau dikemanakan," kata Rizki Safari seperti dikutip SINDOnews, Jumat (11/3/2022).
Dia menyebutkan, selama proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selama dua tahun terakhir cenderung lambat. Tidak semua guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi bisa diterima dalam rekrutmen PPPK tersebut.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Depodik) di website Kemendikbud.go.id, jumlah guru honorer sekolah negeri dan lembaga pendidikan mencapai 704.503 orang.
Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut.
Dia mengatakan, ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri mengaku resah atas rencana pemerintah meniadakan tenaga honorer pada 2023.
Mereka khawatir akan banyak tenaga kependidikan berstatus honorer yang akan menganggur jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan.
Baca Juga
"Tentu kami resah, karena sampai saat ini masih banyak tersisanya tenaga honorer di sekolah negeri. Itu sangat mengkhawatirkan, mereka mau dikemanakan," kata Rizki Safari seperti dikutip SINDOnews, Jumat (11/3/2022).
Dia menyebutkan, selama proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selama dua tahun terakhir cenderung lambat. Tidak semua guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi bisa diterima dalam rekrutmen PPPK tersebut.
tulis komentar anda