Kolaborasi dengan Netflix, Kemendikbud Dinilai Tidak Menjawab Persoalan PJJ
Kamis, 18 Juni 2020 - 13:13 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim menilai Mendikbud Nadiem Makarim tidak menjawab persoalan berkolaborasi dengan Netflix . Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ikut menyoalkan rencana penayangan film-film dokumenter persembahan Netflix melalui saluran TVRI mulai 20 Juni nanti. Film-film tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Netflix dalam program Belajar dari Rumah.
“Ini justru enggak menjawab persoalan. Yang dibutuhkan anak selama PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini adalah listrik dan internet gratis untuk guru maupun siswanya. Karena mereka selama ini belajar enggak bisa,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Gandeng Netflix, Kemendikbud Dinilai Hanya Berorientasi Pasar )
Satriwan menilai Kemendikbud seharusnya fokus mengevaluasi program belajar dari rumah (BDR) yang sudah terlaksana selama tiga bulan di masa pandemi. Sebab, banyak persoalan yang muncul dari kalangan guru dan siswa, terutama mereka yang tidak terlayani listrik dan internet.
Dia juga merujuk pada laporan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang mengungkapkan masih ada sekitar 46 ribu satuan pendidikan yang terkendala jaringan internet dan listrik.
“Ini justru enggak menjawab persoalan. Yang dibutuhkan anak selama PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini adalah listrik dan internet gratis untuk guru maupun siswanya. Karena mereka selama ini belajar enggak bisa,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Gandeng Netflix, Kemendikbud Dinilai Hanya Berorientasi Pasar )
Satriwan menilai Kemendikbud seharusnya fokus mengevaluasi program belajar dari rumah (BDR) yang sudah terlaksana selama tiga bulan di masa pandemi. Sebab, banyak persoalan yang muncul dari kalangan guru dan siswa, terutama mereka yang tidak terlayani listrik dan internet.
Dia juga merujuk pada laporan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang mengungkapkan masih ada sekitar 46 ribu satuan pendidikan yang terkendala jaringan internet dan listrik.
Lihat Juga :