Orang Tua Protes, Sistem Daring PPDB Perlu Dibenahi
Sabtu, 20 Juni 2020 - 08:03 WIB
Dia berharap proses daring PPDB tidak memperlebar masalah berupa ancaman penularan Covid-19. Karena itu, gangguan pada sistem online tidak hanya harus diperbaiki. Tetapi juga dikawal dari waktu ke waktu, sehingga akses para orang tua dan anak didik tidak terhambat.
“Upayakan agar gangguan akses online bisa diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah saja, sejalan dengan protokol kesehatan. Sistem online harus dikawal sedemikian rupa agar setiap gangguan yang muncul segera ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu," pungkas Bamsoet.
Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah serius membenahi permasalahan ini. Jaringan internet dibutuhkan untuk PJJ dan PPDB daring. Yang terakhir, dengan situasi pandemi seperti saat ini menjadi sangat penting karena menghindarkan orang tua, calon siswa, dan pihak sekolah untuk saling berdekatan.
“Kita berharap dari Kominfo, apakah memberikan kuota gratis untuk dan memastikan tahun ini daerah bisa dapat akses internet. Ini yang belum kita dengar dari Kominfo padahal penting untuk efektivitas,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah membenahi dan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi. Kedua, peningkatan kapasitas guru secara digitak. Ketiga, sekolah harus lebih intensif berkomunikasi dengan orang tua. Di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara mudah menyelesaikan semua masalah itu. Apalagi anggaran Kemendikbud dipotong sebesar Rp5 triliun untuk penanganan Covid-19. (Baca juga: Catat! Ini 3 Modus Siswa Titipan PPDB Online)
Relaksasi Uang Kuliah Tunggal
Dibagian lain, Kemendikbud melakukan relaksasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terdampak corona.
“Upayakan agar gangguan akses online bisa diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah saja, sejalan dengan protokol kesehatan. Sistem online harus dikawal sedemikian rupa agar setiap gangguan yang muncul segera ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu," pungkas Bamsoet.
Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah serius membenahi permasalahan ini. Jaringan internet dibutuhkan untuk PJJ dan PPDB daring. Yang terakhir, dengan situasi pandemi seperti saat ini menjadi sangat penting karena menghindarkan orang tua, calon siswa, dan pihak sekolah untuk saling berdekatan.
“Kita berharap dari Kominfo, apakah memberikan kuota gratis untuk dan memastikan tahun ini daerah bisa dapat akses internet. Ini yang belum kita dengar dari Kominfo padahal penting untuk efektivitas,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah membenahi dan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi. Kedua, peningkatan kapasitas guru secara digitak. Ketiga, sekolah harus lebih intensif berkomunikasi dengan orang tua. Di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara mudah menyelesaikan semua masalah itu. Apalagi anggaran Kemendikbud dipotong sebesar Rp5 triliun untuk penanganan Covid-19. (Baca juga: Catat! Ini 3 Modus Siswa Titipan PPDB Online)
Relaksasi Uang Kuliah Tunggal
Dibagian lain, Kemendikbud melakukan relaksasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terdampak corona.
Lihat Juga :