Di tengah Pandemi, Sektor Pendidikan Mendesak Perhatian Serius
Senin, 29 Juni 2020 - 07:05 WIB
Bidang pendidikan belum tampak menjadi perhatian utama pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Foto: dok/SINDOphoto
JAKARTA - Bidang pendidikan belum tampak menjadi perhatian utama pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pun belum menyentuh persoalan-persoalan besar yang sedang dihadapi kalangan pendidikan.
Minimnya perhatian tersebut antara lain terlihat belum adanya konsep pendidikan yang disiapkan matang dalam merespons pandemi seperti pembelajaran jarak jauh, pemerataan akses belajar, hingga anggaran yang memadai untuk membantu pendidik maupun murid. Sorotan terhadap timpangnya kebijakan di bidang pendidikan ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.
Jazilul banyak menerima keluhan dari berbagai lembaga pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi yang merasa sangat terancam tidak mampu melakukan aktivitasnya karena selama empat bulan melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ).
Menurut Jazilul, selama ini pemerintah selalu memperhitungkan dan menganggarkan kerugian dari sektor ekonomi. Namun, untuk dunia pendidikan sama sekali tidak terlihat. Dengan fakta itu, dunia pendidikan harus berjibaku sendiri menghadapi dampak negatif dari corona. (Baca: Fraksi PKS Kecam Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat)
"Pemerintah daerah dan kita semua harus bergotong-royong, bahu membahu agar dunia pendidikan yang dicita-citakan di era Reformasi dengan mengamandemen UUD 1945, yaitu 20% APBN untuk dunia pendidikan terwujud," kata Jazilul saat meninjau pembangunan Masjid An-Nahdlah di Kompleks Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta di Parung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/6).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengajak seluruh praktisi pendidikan agar betul-betul melihat realitas ini dan mencari cara kreatif untuk melahirkan sarjana dan sumber daya manusia yang unggul di masa pandemi ini. Jazilul juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya kampus-kampus NU di berbagai daerah.
“Jangan anak tirikan universitas-universitas NU,” ucapnya.
Jazilul menandaskan bahwa NU tidak pernah menuntut. Namun, dia mengakui saat ini banyak aspirasi dari para kader nahdliyin di berbagai daerah agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengambil kebijakan di daerah berzona merah, oranye, dan kuning tidak boleh melaksanakan pendidikan tatap muka, PJJ atau belajar dari rumah tetap saja tidak efektif. Hal ini terjadi karena Kemendikbud belum menyiapkan adaptasi dari kurikulum.
Minimnya perhatian tersebut antara lain terlihat belum adanya konsep pendidikan yang disiapkan matang dalam merespons pandemi seperti pembelajaran jarak jauh, pemerataan akses belajar, hingga anggaran yang memadai untuk membantu pendidik maupun murid. Sorotan terhadap timpangnya kebijakan di bidang pendidikan ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.
Jazilul banyak menerima keluhan dari berbagai lembaga pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi yang merasa sangat terancam tidak mampu melakukan aktivitasnya karena selama empat bulan melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ).
Menurut Jazilul, selama ini pemerintah selalu memperhitungkan dan menganggarkan kerugian dari sektor ekonomi. Namun, untuk dunia pendidikan sama sekali tidak terlihat. Dengan fakta itu, dunia pendidikan harus berjibaku sendiri menghadapi dampak negatif dari corona. (Baca: Fraksi PKS Kecam Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat)
"Pemerintah daerah dan kita semua harus bergotong-royong, bahu membahu agar dunia pendidikan yang dicita-citakan di era Reformasi dengan mengamandemen UUD 1945, yaitu 20% APBN untuk dunia pendidikan terwujud," kata Jazilul saat meninjau pembangunan Masjid An-Nahdlah di Kompleks Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta di Parung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/6).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengajak seluruh praktisi pendidikan agar betul-betul melihat realitas ini dan mencari cara kreatif untuk melahirkan sarjana dan sumber daya manusia yang unggul di masa pandemi ini. Jazilul juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya kampus-kampus NU di berbagai daerah.
“Jangan anak tirikan universitas-universitas NU,” ucapnya.
Jazilul menandaskan bahwa NU tidak pernah menuntut. Namun, dia mengakui saat ini banyak aspirasi dari para kader nahdliyin di berbagai daerah agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengambil kebijakan di daerah berzona merah, oranye, dan kuning tidak boleh melaksanakan pendidikan tatap muka, PJJ atau belajar dari rumah tetap saja tidak efektif. Hal ini terjadi karena Kemendikbud belum menyiapkan adaptasi dari kurikulum.
tulis komentar anda