Di tengah Pandemi, Sektor Pendidikan Mendesak Perhatian Serius

JAKARTA - Bidang pendidikan belum tampak menjadi perhatian utama pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pun belum menyentuh persoalan-persoalan besar yang sedang dihadapi kalangan pendidikan.

Minimnya perhatian tersebut antara lain terlihat belum adanya konsep pendidikan yang disiapkan matang dalam merespons pandemi seperti pembelajaran jarak jauh, pemerataan akses belajar, hingga anggaran yang memadai untuk membantu pendidik maupun murid. Sorotan terhadap timpangnya kebijakan di bidang pendidikan ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Jazilul banyak menerima keluhan dari berbagai lembaga pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi yang merasa sangat terancam tidak mampu melakukan aktivitasnya karena selama empat bulan melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ).

Menurut Jazilul, selama ini pemerintah selalu memperhitungkan dan menganggarkan kerugian dari sektor ekonomi. Namun, untuk dunia pendidikan sama sekali tidak terlihat. Dengan fakta itu, dunia pendidikan harus berjibaku sendiri menghadapi dampak negatif dari corona. (Baca: Fraksi PKS Kecam Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat)

"Pemerintah daerah dan kita semua harus bergotong-royong, bahu membahu agar dunia pendidikan yang dicita-citakan di era Reformasi dengan mengamandemen UUD 1945, yaitu 20% APBN untuk dunia pendidikan terwujud," kata Jazilul saat meninjau pembangunan Masjid An-Nahdlah di Kompleks Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta di Parung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/6).

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengajak seluruh praktisi pendidikan agar betul-betul melihat realitas ini dan mencari cara kreatif untuk melahirkan sarjana dan sumber daya manusia yang unggul di masa pandemi ini. Jazilul juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), khususnya kampus-kampus NU di berbagai daerah.
“Jangan anak tirikan universitas-universitas NU,” ucapnya.

Jazilul menandaskan bahwa NU tidak pernah menuntut. Namun, dia mengakui saat ini banyak aspirasi dari para kader nahdliyin di berbagai daerah agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengakui bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengambil kebijakan di daerah berzona merah, oranye, dan kuning tidak boleh melaksanakan pendidikan tatap muka, PJJ atau belajar dari rumah tetap saja tidak efektif. Hal ini terjadi karena Kemendikbud belum menyiapkan adaptasi dari kurikulum.

Selain itu, tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, seperti orang tua tidak punya pulsa, sekolah tidak punya anggaran, dan lainnya. Bahkan, dampak dari Covid-19 ini juga mengakibatkan banyak sekolah swasta yang akhirnya kolaps hingga tutup. "Dari sekian ribu sekolah, banyak yang kolaps karena orang tua tidak bisa bayar SPP dan seterusnya. Kondisi objektif ini saya menyebutnya darurat pendidikan Indonesia. Jadi risikonya besar terkait dengan ini," tuturnya. (Baca juga: KPAI Pantau Pelaksnaan PPDB di Berbagai Daerah)

Kemendikbud Anggap Efektif

Kendati banyak mendapat sorotan, Kemendikbud berdalih PJJ, khususnya di jenjang pendidikan tinggi, sudah berjalan efektif. Keyakinan Kemendikbud tersebut berdasarkan survei terhadap model PJJ saat pandemi belum lama ini.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam mengatakan, pada Maret ada delapan juta mahasiswa dan 300.000 dosen secara mendadak bertransformasi ke dalam pembelajaran online. “Dari hasil survei tersebut, didapatkan 70% menyatakan pembelajaran online dinilai baik, bahkan sangat baik, 30% lainnya mengakui masih adanya kelemahan. Kendalanya seperti keterjangkauan dan stabilitas jaringan, kadang-kadang suara hilang di tengah-tengah kuliah atau putus koneksi," katanya. (Lihat videonya: Hilangkan Kesan Angker, Makam Nguwot Dicat Warna Warni)

Berdasarkan catatan tersebut, Kemendikbud segera melakukan perbaikan agar pada pembukaan semester depan, pembelajaran melalui online dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Guru besar bidang teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menjelaskan, Kemendikbud pun melakukan pelatihan bagi seluruh dosen akademik dan vokasi selama sebulan penuh. Pelatihan gratis ini juga berisi tips dari para pakar dan praktisi dalam penggunaan teknologi pembelajaran online, seperti tentang pedagogi, perencanaan pembelajarannya, manajemen sistem, hingga cara memanfaatkan berbagai teknologi yang ada serta hemat pulsa.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas pembelajaran jarak jauh di semua jenjang sekolah. Walaupun demikian, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dijalankan pemerintah patut diapresiasi. (Abdul Rochim/Neneng Zubaidah)