Tak Miliki Jaringan Listrik dan Internet, Jangan Anaktirikan Madrasah
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:11 WIB
"Dengan pendidikan digital bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Selasa (7/7).
Perlu Perhatian Serius
Problematika dunia pendidikan harus menjadi perhatian serius semua kalangan terutama pemerintah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai, perhatian Kemenag untuk madrasah masih belum optimal, khususnya madrasah yang dikelola mandiri oleh masyarakat.
Terlebih, saat kondisi pandemi Covid-19 di mana banyak madrasah dan pesantren ikut terdampak. “Madrasah di Indonesia yang sebagian besar dikelola masyarakat tentu perlu perhatian dalam melakukan pembelajaran daring,” kata Ace. (Baca juga: Naik Status Zona Oranye Covid-19, Pemkot Solo Semakin Waspada)
Menurut dia, Kemenag harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran daring seperti fasilitas internet dan alat-alat penunjang lain yang dibutuhkan sehingga pendidikan di madrasah tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mendorong Komisi VIII DPR agar postur anggaran di Kemenag untuk pendidikan Islam dapat diarahkan membantu madrasah swasta dan juga pesantren. “Kita akan dorong anggaran Rp2,610 triliun untuk bantuan madrasah dan pesantren,” pungkasnya. (Lihat Videonya; Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)
Anggota Komisi VIII lainnya Diah Pitaloka mengaku prihatin masih ada ribuan madrasah yang belum mendapatkan akses listrik dan internet. Dia menegaskan, kondisi sarana dan prasarana madrasah dan lembaga pendidikan Islam harus menjadi pekerjaan rumah besar bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam secara umum. “Kemenag harus lebih mengutamakan madrasah yang daerah kemiskinannya tinggi, kondisinya memprihatinkan bahkan tidak punya listrik,” tegasnya.
Politikus PDIP ini menyarankan agar Kemenag perlu segera membahas masalah ini ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk membangun solusi. (Kiswondari)
Perlu Perhatian Serius
Problematika dunia pendidikan harus menjadi perhatian serius semua kalangan terutama pemerintah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai, perhatian Kemenag untuk madrasah masih belum optimal, khususnya madrasah yang dikelola mandiri oleh masyarakat.
Terlebih, saat kondisi pandemi Covid-19 di mana banyak madrasah dan pesantren ikut terdampak. “Madrasah di Indonesia yang sebagian besar dikelola masyarakat tentu perlu perhatian dalam melakukan pembelajaran daring,” kata Ace. (Baca juga: Naik Status Zona Oranye Covid-19, Pemkot Solo Semakin Waspada)
Menurut dia, Kemenag harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran daring seperti fasilitas internet dan alat-alat penunjang lain yang dibutuhkan sehingga pendidikan di madrasah tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mendorong Komisi VIII DPR agar postur anggaran di Kemenag untuk pendidikan Islam dapat diarahkan membantu madrasah swasta dan juga pesantren. “Kita akan dorong anggaran Rp2,610 triliun untuk bantuan madrasah dan pesantren,” pungkasnya. (Lihat Videonya; Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)
Anggota Komisi VIII lainnya Diah Pitaloka mengaku prihatin masih ada ribuan madrasah yang belum mendapatkan akses listrik dan internet. Dia menegaskan, kondisi sarana dan prasarana madrasah dan lembaga pendidikan Islam harus menjadi pekerjaan rumah besar bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam secara umum. “Kemenag harus lebih mengutamakan madrasah yang daerah kemiskinannya tinggi, kondisinya memprihatinkan bahkan tidak punya listrik,” tegasnya.
Politikus PDIP ini menyarankan agar Kemenag perlu segera membahas masalah ini ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk membangun solusi. (Kiswondari)
(ysw)
tulis komentar anda