Dirjen GTK Ungkap Keunggulan Kurikulum Merdeka, Pendaftaran Dibuka Hingga Maret
loading...
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Nunuk Suryani. Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dibuka sejak 6 Februari hingga 31 Maret 2023 mendatang. Kurikulum Merdeka dinilai akan memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan penerapan Kurikulum Merdeka tidak hanya menyangkut soal perubahan administratif, seperti format dokumen dan perubahan istilah.
Namun lebih dari itu, ungkapnya, penerapan Kurikulum Merdeka adalah momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran.
“Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Para guru tidak (perlu) terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran (sehingga) bisa lebih mendalam, karena kurikulum ini berfokus pada materi esensial,” katanya, melalui siaran pers, Sabtu (18/2/2023).
Baca juga: IKN Buka Lowongan Kerja Lulusan S1, Ini Jurusan yang Dibutuhkan
Nunuk menyampaikan, salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila akan memberi waktu lebih banyak bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata.
Dengan demikian, kata dia, Kurikulum Merdeka, akan memberi kesempatan bagi semua peserta didik di Indonesia untuk menjadi pemelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila.
“Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik untuk bergotong royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan,” lanjut Nunuk.
Guru SMA Negeri 20 Konawe Selatan Imam Firmanto menuturkan, meskipun sekolahnya masih jauh dari kondisi ideal, tetapi mereka memilih untuk melakukan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri karena melihat kondisi pendidikan siswa di daerah mereka timpang dengan daerah lain.
“Sekolah kami mengambil keputusan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri karena kami mengamati dari tahun ke tahun, input atau yang masuk ke sekolah kami dari sisi kognitif itu menengah ke bawah, baik dari sisi ekonomi,” kata Imam.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan penerapan Kurikulum Merdeka tidak hanya menyangkut soal perubahan administratif, seperti format dokumen dan perubahan istilah.
Namun lebih dari itu, ungkapnya, penerapan Kurikulum Merdeka adalah momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran.
“Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Para guru tidak (perlu) terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran (sehingga) bisa lebih mendalam, karena kurikulum ini berfokus pada materi esensial,” katanya, melalui siaran pers, Sabtu (18/2/2023).
Baca juga: IKN Buka Lowongan Kerja Lulusan S1, Ini Jurusan yang Dibutuhkan
Nunuk menyampaikan, salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila akan memberi waktu lebih banyak bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata.
Dengan demikian, kata dia, Kurikulum Merdeka, akan memberi kesempatan bagi semua peserta didik di Indonesia untuk menjadi pemelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila.
“Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik untuk bergotong royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan,” lanjut Nunuk.
Guru SMA Negeri 20 Konawe Selatan Imam Firmanto menuturkan, meskipun sekolahnya masih jauh dari kondisi ideal, tetapi mereka memilih untuk melakukan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri karena melihat kondisi pendidikan siswa di daerah mereka timpang dengan daerah lain.
“Sekolah kami mengambil keputusan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri karena kami mengamati dari tahun ke tahun, input atau yang masuk ke sekolah kami dari sisi kognitif itu menengah ke bawah, baik dari sisi ekonomi,” kata Imam.
