Kebijakan Pendidikan Pemerintah Harus Mendukung Lembaga Pendidikan Swasta
loading...
Warek 1 Muhammad Hadi (kiri), Rektor UMJ Mamun Murod (tengah), dan Warek IV Septa Chandra. Foto/UMJ.
A
A
A
JAKARTA - Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan pendidikan Indonesia jangan hanya fokus ke institusi pendidikan negeri saja. Melainkan lembaga pendidikan swasta yang juga memiliki andil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ( UMJ ) Ma'mun Murod mengatakan, kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini masih berfokus pada pengembangan perguruan tinggi negeri.
Padahal, katanya, jika dilihat dari sekitar 4.400-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia hanya 10 persen perguruan tinggi yang milik negara atau pemerintah sedangkan 90 persennya disokong oleh swasta.
Murod memandang, dalam kebijakan pendidikan harus terbangun filosofi bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara, bukan masyarakat. Namun keberadaan sekolah maupun kampus swasta pun juga memiliki peran dalam pendidikan.
Baca juga: Gus Sofwan Kecam Maraknya Kasus Guru Lakukan Perbuatan Asusila dan Amoral
"Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kewajiban negara bukan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat melalui perguruan tinggi dan sekolah swasta konteksnya membantu negara," kata Ma'mun, dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).
Dia menuturkan, negara pun tidak perlu lagi melahirkan lebih banyak lagi perguruan tinggi negeri. Serta tidak juga memancing perguruan tinggi swasta untuk berubah menjadi kampus negeri.
"Solusi yang harus diterapkan tidak dengan menjadikan PTS menjadi PTN, harusnya pemerintah harus menopang pembiayaanya PTS dalam membangun pendidikan tersebut," ujarnya.
Baca juga: Berapa Nilai Minimal UTBK untuk Masuk STAN? Ini Panduannya
Tidak hanya di level pendidikan tinggi, katanya, dalam konteks pendidikan dasar dan menengah kebijakan pendidikan pun tidak boleh hanya fokus ke sekolah negeri semata.
Menurutnya, di lapangan banyak sekolah swasta yang masih beroperasi namun dalam posisi hidup segan mati pun tak mau. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah seolah-olah lebih penting membangun sekolah negeri.
"Padahal untuk mencerdaskan bangsa, kalau saling mengandalkan maka swasta harus ditopang. Maka sekolah swasta pun harus diakui juga," ungkapnya.
Sementara Wakil Rektor I bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat UMJ Muhammad Hadi menambahkan, sistem pelayanan di berbagai bidang yang berkualitas itu ditopang oleh sistem pendidikan yang bagus yang melahirkan SDM yang kompeten.
"Jadi ada kebijakan yang kuat, proses pendidikannya bagus, SDM bagus, hasilkan lulusan bagus dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita," ungkap Hadi.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ( UMJ ) Ma'mun Murod mengatakan, kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini masih berfokus pada pengembangan perguruan tinggi negeri.
Padahal, katanya, jika dilihat dari sekitar 4.400-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia hanya 10 persen perguruan tinggi yang milik negara atau pemerintah sedangkan 90 persennya disokong oleh swasta.
Murod memandang, dalam kebijakan pendidikan harus terbangun filosofi bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara, bukan masyarakat. Namun keberadaan sekolah maupun kampus swasta pun juga memiliki peran dalam pendidikan.
Baca juga: Gus Sofwan Kecam Maraknya Kasus Guru Lakukan Perbuatan Asusila dan Amoral
"Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kewajiban negara bukan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat melalui perguruan tinggi dan sekolah swasta konteksnya membantu negara," kata Ma'mun, dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).
Dia menuturkan, negara pun tidak perlu lagi melahirkan lebih banyak lagi perguruan tinggi negeri. Serta tidak juga memancing perguruan tinggi swasta untuk berubah menjadi kampus negeri.
"Solusi yang harus diterapkan tidak dengan menjadikan PTS menjadi PTN, harusnya pemerintah harus menopang pembiayaanya PTS dalam membangun pendidikan tersebut," ujarnya.
Baca juga: Berapa Nilai Minimal UTBK untuk Masuk STAN? Ini Panduannya
Tidak hanya di level pendidikan tinggi, katanya, dalam konteks pendidikan dasar dan menengah kebijakan pendidikan pun tidak boleh hanya fokus ke sekolah negeri semata.
Menurutnya, di lapangan banyak sekolah swasta yang masih beroperasi namun dalam posisi hidup segan mati pun tak mau. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah seolah-olah lebih penting membangun sekolah negeri.
"Padahal untuk mencerdaskan bangsa, kalau saling mengandalkan maka swasta harus ditopang. Maka sekolah swasta pun harus diakui juga," ungkapnya.
Sementara Wakil Rektor I bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat UMJ Muhammad Hadi menambahkan, sistem pelayanan di berbagai bidang yang berkualitas itu ditopang oleh sistem pendidikan yang bagus yang melahirkan SDM yang kompeten.
"Jadi ada kebijakan yang kuat, proses pendidikannya bagus, SDM bagus, hasilkan lulusan bagus dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita," ungkap Hadi.
(nnz)
Lihat Juga :
