Ini Rekomendasi Serikat Guru untuk Solusi Persoalan PJJ

JAKARTA - Pelaksanaan pendidikan jarak jauh ( PJJ ) di tahun ajaran baru masih menemui kendala. Selain keterbatasan akses internet dan listrik, persoalan lain yang muncul yaitu kepemilikan gawai.

Fenomena itu diakui Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI ) berdasarkan laporan kalangan guru di berbagai daerah. Mereka yang mengalami keterbatasan itu melakukan PJJ secara luring (offline) dengan berkunjung ke rumah siswa.

Di sisi lain, FSGI menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara pemerintah pusat dan daerah belum banyak terasa dalam menyelesaikan persoalan PJJ, khususnya bagi yang luring. (Baca juga: Tak Miliki Kuota Internet, Siswa Ini Terpaksa Numpang Belajar di Kelurahan)

“Metode guru kunjung ke rumah siswa ini tak efektif, sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa tiga angkatan, misal di SMP dan SMA. Waktu sangat terbatas, bahkan acap kali guru tak bisa berkunjung karena faktor geografis jauhnya rumah siswa di pegunungan yang sulit ditempuh guru,” kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews.

Melihat kondisi itu, FSGI memberikan sejumlah rekomendasi bagi wilayah yang melakukan PJJ luring. Pertama, pemerintah daerah bisa menjadikan balai-balai desa sebagai sentra pembelajaran selama PJJ. Melalui dana desa, balai itu nantinya bisa saja disediakan perangkat komputer atau laptop untuk dipakai anak-anak belajar bersama guru. Tentunya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. (Baca juga: Kebijakan PJJ Tak Boleh Diskriminasi Murid yang Tidak Miliki Sarana Daring)

“Pemerintah daerah bisa menggandeng BUMN atau perusahaan digital memberikan atau meminjamkan gawai bagi siswa di wilayah-wilayah tersebut,” ujar guru SMA Labschool Jakarta itu.

Berikutnya, FSGI juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menambah hotspot akses internet yang merata di wilayah-wilayah sulit jaringan. Bahkan jika memungkinkan, bisa membuat kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut.

“Bagi guru-guru yang berkunjung mengajar, pemda memberikan insentif lebih untuk akomodasi guru, khususnya bagi guru honorer ketika berkunjung ke rumah siswa. Hal ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus memberikan motivasi kepada guru,” tambahnya.

Saran lainnya, lanjut Satriwan, yaitu Gerakan Wakaf Gawai Nasional untuk PJJ. Para pemangku pendidikan, orang tua siswa dari kalangan mampu bersama para guru, dan masyarakat bisa membantu siswa dari keluarga tak mampu dengan menyumbangkan gawai pintar. Dengan begitu, anak-anak tersebut berkesempatan belajar dengan sumber pembelajaran daring yang tak terbatas.

Di sisi lain, FSGI juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama untuk mendata jumlah siswa dan guru yang terkendala selama PJJ, seperti tak memiliki gawai pintar dan tidak punya akses internet. Kebijakan negara sangat dibutuhkan untuk mengintervensi kualitas pembelajaran PJJ.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kata Satriwan, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan makin besar antara siswa yang PJJ luring maupun daring. Sebab, pemerintah wajib memperpendek ketimpangan kualitas pendidikan tersebut.