Ini Rekomendasi Serikat Guru untuk Solusi Persoalan PJJ
Jum'at, 24 Juli 2020 - 06:26 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pendidikan jarak jauh ( PJJ ) di tahun ajaran baru masih menemui kendala. Selain keterbatasan akses internet dan listrik, persoalan lain yang muncul yaitu kepemilikan gawai.
Fenomena itu diakui Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI ) berdasarkan laporan kalangan guru di berbagai daerah. Mereka yang mengalami keterbatasan itu melakukan PJJ secara luring (offline) dengan berkunjung ke rumah siswa.
Di sisi lain, FSGI menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara pemerintah pusat dan daerah belum banyak terasa dalam menyelesaikan persoalan PJJ, khususnya bagi yang luring. (Baca juga: Tak Miliki Kuota Internet, Siswa Ini Terpaksa Numpang Belajar di Kelurahan)
“Metode guru kunjung ke rumah siswa ini tak efektif, sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa tiga angkatan, misal di SMP dan SMA. Waktu sangat terbatas, bahkan acap kali guru tak bisa berkunjung karena faktor geografis jauhnya rumah siswa di pegunungan yang sulit ditempuh guru,” kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews.
Melihat kondisi itu, FSGI memberikan sejumlah rekomendasi bagi wilayah yang melakukan PJJ luring. Pertama, pemerintah daerah bisa menjadikan balai-balai desa sebagai sentra pembelajaran selama PJJ. Melalui dana desa, balai itu nantinya bisa saja disediakan perangkat komputer atau laptop untuk dipakai anak-anak belajar bersama guru. Tentunya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. (Baca juga: Kebijakan PJJ Tak Boleh Diskriminasi Murid yang Tidak Miliki Sarana Daring)
“Pemerintah daerah bisa menggandeng BUMN atau perusahaan digital memberikan atau meminjamkan gawai bagi siswa di wilayah-wilayah tersebut,” ujar guru SMA Labschool Jakarta itu.
Berikutnya, FSGI juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menambah hotspot akses internet yang merata di wilayah-wilayah sulit jaringan. Bahkan jika memungkinkan, bisa membuat kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut.
Fenomena itu diakui Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI ) berdasarkan laporan kalangan guru di berbagai daerah. Mereka yang mengalami keterbatasan itu melakukan PJJ secara luring (offline) dengan berkunjung ke rumah siswa.
Di sisi lain, FSGI menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara pemerintah pusat dan daerah belum banyak terasa dalam menyelesaikan persoalan PJJ, khususnya bagi yang luring. (Baca juga: Tak Miliki Kuota Internet, Siswa Ini Terpaksa Numpang Belajar di Kelurahan)
“Metode guru kunjung ke rumah siswa ini tak efektif, sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa tiga angkatan, misal di SMP dan SMA. Waktu sangat terbatas, bahkan acap kali guru tak bisa berkunjung karena faktor geografis jauhnya rumah siswa di pegunungan yang sulit ditempuh guru,” kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim kepada SINDOnews.
Melihat kondisi itu, FSGI memberikan sejumlah rekomendasi bagi wilayah yang melakukan PJJ luring. Pertama, pemerintah daerah bisa menjadikan balai-balai desa sebagai sentra pembelajaran selama PJJ. Melalui dana desa, balai itu nantinya bisa saja disediakan perangkat komputer atau laptop untuk dipakai anak-anak belajar bersama guru. Tentunya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. (Baca juga: Kebijakan PJJ Tak Boleh Diskriminasi Murid yang Tidak Miliki Sarana Daring)
“Pemerintah daerah bisa menggandeng BUMN atau perusahaan digital memberikan atau meminjamkan gawai bagi siswa di wilayah-wilayah tersebut,” ujar guru SMA Labschool Jakarta itu.
Berikutnya, FSGI juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menambah hotspot akses internet yang merata di wilayah-wilayah sulit jaringan. Bahkan jika memungkinkan, bisa membuat kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut.
Lihat Juga :
