Berbagai Persoalan PJJ Diminta Jadi Perhatian Pemerintah
loading...
Yandrianus Djani Naga, siswa kelas 6 SDK Maumere 3 dan dua temannya mengerjakan tugas sekolah dari rumah dengan fasilitas hp pinjaman tetangga. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Sakinah Al-Jufri meminta sejumlah persoalan dalam sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa Pandemi COVID-19 ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui banyak persoalan dalam sistem PJJ itu.
"Pertama, tidak mampunya para orang tua di daerah terpencil mendampingi anak-anak mereka," kata Sakinah kepada SINDOnews, Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Prioritas PJJ, PB PGRI Minta Organisasi Penggerak Ditunda )
Kemudian, kata Sakinah, sinyal internet yang sangat buruk di daerah terpencil juga menjadi kendala PJJ. "Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit akibat terdampak COVID-19 dan harus lagi beli paket untuk daring," katanya.
Selain itu, tunjangan bagi para guru honorer sampai saat ini belum turun. Kata dia, sejumlah guru honorer itu sudah payah datang ke rumah siswa satu persatu untuk membimbing belajar. (Baca juga: Menristek Percepat Pengembangan Digital Pemanfaatan TIK )
"Harus menjadi perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat, yang sampai saat ini masih ditunggu kepastiannya," pungkasnya.
"Pertama, tidak mampunya para orang tua di daerah terpencil mendampingi anak-anak mereka," kata Sakinah kepada SINDOnews, Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Prioritas PJJ, PB PGRI Minta Organisasi Penggerak Ditunda )
Kemudian, kata Sakinah, sinyal internet yang sangat buruk di daerah terpencil juga menjadi kendala PJJ. "Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit akibat terdampak COVID-19 dan harus lagi beli paket untuk daring," katanya.
Selain itu, tunjangan bagi para guru honorer sampai saat ini belum turun. Kata dia, sejumlah guru honorer itu sudah payah datang ke rumah siswa satu persatu untuk membimbing belajar. (Baca juga: Menristek Percepat Pengembangan Digital Pemanfaatan TIK )
"Harus menjadi perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat, yang sampai saat ini masih ditunggu kepastiannya," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
