Fakultas Hukum Universitas Pancasila Siap Go Internasional

JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) siap go internasional. Dekan FHUP Eddy Pratomo menargetkan FHUP akan menjadi fakultas yang memiliki program double degree. Program kerja sama yang dijalin FHUP adalah dengan University Yongsan di Korea.

“Kerja sama ini sudah dijalin sejak lama. Rencananya akan bisa terwujud pada 2021,” kata Eddy, Rabu (29/7/2020).

Dengan dibukanya program double degree ini, kata dia, akan membawa FHUP menjadi fakultas dengan standar internasional. Untuk tahap awal nanti akan dibuka beberapa mahasiswa saja dalam kelas internasional ini. (Baca juga: Menristek Percepat Pengembangan Digital Pemanfaatan TIK )

“Ini salah satu upaya kami untuk merealisasikan FHUP ke arah Go Internasional. Salah satu yang dirintis dan akan diwujudkan adalah merealisasikan double degree dengan University Yongsan di Korea,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Rektor UP, Wahono Sumaryono menambahkan, di bawah kepemimpinan Eddy Pratomo diharapkan FHUP menjadi fakultas favorit di jajaran perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Berbagai program yang dimiliki Eddy, ucap Wahono dianggap sejalan dengan visi dan misi yayasan. Selain itu, kata dia, latar belakang Eddy Pratomo juga sangat berkaitan untuk memajukan FHUP menjadi kelas internasional.

“Dekan FHUP saat ini pernah menjabat sebagar Dirjen Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri periode 2006-2009. Dengan pengalaman beliau tentunya diharapkan banyak kerja sama internasional yang dapat dilakukan UP dengan luar negeri,” katanya. (Baca juga: Presiden Jokowi Lantik 881 Praja IPDN Menjadi CPNS Secara Virtual )

Dari perspektif hukum, sambung Wahono, Eddy sangat menguasai domain dan prinsip-prinsip hukum, karena berkaitan dengan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, menjadi diplomat senior 2009-2013 sebagai Duta Besar RI di Jerman.“Jermankan salah satu negara besar di Eropa, jadi duta besarnya pilihan,” ucapnya.

Selain itu, sampai sekarang Eddy juga merupakan utusan khusus Pemerintah Republik Indonesia untuk perundingan batas wilayah maritime antara Indonesia dengan Malaysia yang hingga kini tak kunjung selesai.

Dengan latar belakang yang dimiliki Eddy, lanjut Wahono, menjadi bagian dari strategi pengembangan fakultas hukum Universitas Pancasila ke depan.”Sebelumnya, FHUP menjadi fakultas favorit peringkat 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTS) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki fakultas hukum.

Sedangkan, jika hanya PTS saja, Fakultas Hukum Universitas Pancasila berada diurutan 6 se-Indonesia. Artinya, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjadi pilihan bagi mahasiswa yang ingin belajar ilmu hukum,” pungkasnya.