Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi, P2G: Berpotensi Lahirkan Ketidakadilan Baru
loading...
P2G meminta Presiden Jokowi untuk tidak menghapus PPDB zonasi. Melainkan untuk dievaluasi total. Foto/MPI/Arif Julianto.
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengatakan untuk mempertimbangkan penghapusan PPDB Zonasi . Namun Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berkata lain karena ada dampak buruk jika zonasi dihapus.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, tujuan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi dan juga afirmasi ini baik yakni untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, untuk mendekatkan anak bersekolah dekat dengan rumahnya sehingga relatif tidak berbiaya dari segi transportasi, dan aman dalam jangkauan rumah.
Selain itu juga PPDB zonasi dan afirmasi memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah. “Jika pemerintah langsung menghapus PPDB ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan yang menimbulkan kesan ini adalah rencana yang reaktif,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (12/8/2023).
Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Penghapusan PPDB Sistem Zonasi
P2G pun berharap ada kajian mendalam, duduk bersama evaluasi PPDB 7 tahun yang melibatkan Kemendikbudristek, seluruh Pemda, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan stakeholders lainnya. “Jadi harus ada kajian yang komprehensif hendaknya, dari segala aspek. PPDB tak hanya terkait dengan Pendidikan tapi juga dengan data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi,” katanya.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, tujuan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi dan juga afirmasi ini baik yakni untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, untuk mendekatkan anak bersekolah dekat dengan rumahnya sehingga relatif tidak berbiaya dari segi transportasi, dan aman dalam jangkauan rumah.
Selain itu juga PPDB zonasi dan afirmasi memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah. “Jika pemerintah langsung menghapus PPDB ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan yang menimbulkan kesan ini adalah rencana yang reaktif,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (12/8/2023).
Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Penghapusan PPDB Sistem Zonasi
P2G pun berharap ada kajian mendalam, duduk bersama evaluasi PPDB 7 tahun yang melibatkan Kemendikbudristek, seluruh Pemda, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan stakeholders lainnya. “Jadi harus ada kajian yang komprehensif hendaknya, dari segala aspek. PPDB tak hanya terkait dengan Pendidikan tapi juga dengan data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi,” katanya.
Lihat Juga :
