FSGI Ingin PPDB Zonasi Dipertahankan, Berikut 7 Rekomendasinya untuk Pemerintah
Selasa, 15 Agustus 2023 - 13:30 WIB
loading...
Ingin PPDB Zonasi dipertahankan, FSGI memberikan 7 rekomendasi untuk pemerintah. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSG) tetap mendukung PPDB zonasi berlaku di Indonesia. Setidaknya ada 7 rekomendasi agar sistem penerimaan siswa baru ini bisa memberikan akses pendidikan berkeadilan.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mempertanyakan jika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diganti apakah menjamin mayoritas anak usia sekolah tertampung di sekolah negeri.
Dia menuturkan, jumlah sekolah negeri memang terbatas dan tidak ada penambahan SMA, SMK, dan SMP negeri selama puluhan tahun. "Kesadaran bahwa sekolah negeri minim justru ketika Kemendikbud menerapkan PPDB Sistem zonasi pada 2017 lalu," katanya melalui siaran pers, Selasa (15/8/2023).
FSGI sejak awal sudah berposisi mendukung Kemendikbud atas kebijakan PPDB karena menurut FSGI kebijakan ini lebih menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia.
Baca juga: Meninjau Kembali Kebijakan Sistem Zonasi di PPDB
Retno mengatakan, sebelum PPDB zonasi berlaku sistem PPDB di Indonesia selama 50 tahun menggunakan nilai ujian nasional atau ujian negara.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mempertanyakan jika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diganti apakah menjamin mayoritas anak usia sekolah tertampung di sekolah negeri.
Dia menuturkan, jumlah sekolah negeri memang terbatas dan tidak ada penambahan SMA, SMK, dan SMP negeri selama puluhan tahun. "Kesadaran bahwa sekolah negeri minim justru ketika Kemendikbud menerapkan PPDB Sistem zonasi pada 2017 lalu," katanya melalui siaran pers, Selasa (15/8/2023).
FSGI sejak awal sudah berposisi mendukung Kemendikbud atas kebijakan PPDB karena menurut FSGI kebijakan ini lebih menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia.
Baca juga: Meninjau Kembali Kebijakan Sistem Zonasi di PPDB
Retno mengatakan, sebelum PPDB zonasi berlaku sistem PPDB di Indonesia selama 50 tahun menggunakan nilai ujian nasional atau ujian negara.
Lihat Juga :
