Evaluasi dan Kolaborasi Merupakan Kunci Membenahi Permasalahan PJJ
Jum'at, 31 Juli 2020 - 10:05 WIB
loading...
Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan PJJ. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dunia pendidikan Indonesia morat-marit dihajar pandemi COVID-19. Permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah muncul sejak semester lalu belum juga ditemukan solusinya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) .
Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan PJJ. Padahal ada waktu dari Maret hingga libur sekolah lalu. Masalah dalam PJJ, yakni siswa-siswi tidak memiliki gawai, tidak mampu membeli kuota, dan daerahnya tidak terjangkau jaringan internet. (Baca juga: Mendikbud Diminta Cermati 3 Poin Krusial Keberatan Ormas Soal POP)
Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. Salah satu yang diatur, pembukaan sekolah hanya boleh dilakukan di zona hijau.
“Belajar daring enggak ada (diatur) ya pasti kacau. Ini ibarat pesawat yang enggak ada pilotnya. Ojeknya enggak ada driver-nya. Ya enggak jelas mau kemana arahnya,” ujarnya kepada SINDOnews , Kamis (30/7/2020).
Di masa ketidakpastian ini, Kemendikbud sempat mewacanakan membuat kurikulum darurat. Indra menyatakan dunia pendidikan tidak memerlukan itu. Yang penting itu justru proses pembelajarannya. Kurikulum seharusnya berbasis kompetensi bukan konten.
“Cuma problemnya guru-guru kita enggak tahu cara mengajar kompetensi. Tahunya konten. Jadi memang dibutuhkan persiapan terhadap guru. Kemarin saat libur seharusnya di-training dengan standar dan target yang jelas. Ini pemerintah enggak ada. Dibiarin saja, gimana enggak kacau,” tuturnya. (Baca juga: Tangkap Djoko Tjandra, Kabareskrim: Ini untuk Jawab Keraguan Publik)
PJJ juga melahirkan banyak masalah di rumah, dalam hal ini para peserta didik dan orang tua. Dengan sistem seperti ini, para orang tua “dipaksa” menjadi guru bagi para anak-anaknya. Indra menjelaskan pemerintah seharusnya hadir dengan memberikan bimbingan kepada para orang tua tentang cara mendampingi anak belajar di rumah.
“Sekarang orang tua disuruh berubah menjadi guru yang berantakan dong. Jadi yang dibutuhkan itu pemerintah mengambil posisi sebagai yang memimpin untuk memastikan PJJ daring ini berjalan dengan bai. Guru dan orang tuanya disiapkan, dan infrastrukturnya diperbaiki,” papar Indra.
Dia mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan mendata berapa jumlah anak Indonesia yang tidak memiliki gawai. Lalu, petakan daerah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi dan internet. Para siswa yang tidak memiliki gawai dan berada di daerah tidak ada sinyal bisa diatur untuk belajar tatap muka di sekolah terdekat. (Baca juga: Sekolah Online Masih Bermasalah)
“Jarak dan frekuensinya diatur supaya mereka tetap belajar. Protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi mereka enggak diam saja di rumah. Itu harus kolaborasi antara Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kominfo, BUMN dengan Telkom-nya, dan pemerintah daerah. Ini sama sekali enggak ada komunikasi dan koordinasi. Semua merdeka belajar, akhirnya belajar terserah,” pungkasnya.
Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan PJJ. Padahal ada waktu dari Maret hingga libur sekolah lalu. Masalah dalam PJJ, yakni siswa-siswi tidak memiliki gawai, tidak mampu membeli kuota, dan daerahnya tidak terjangkau jaringan internet. (Baca juga: Mendikbud Diminta Cermati 3 Poin Krusial Keberatan Ormas Soal POP)
Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021. Salah satu yang diatur, pembukaan sekolah hanya boleh dilakukan di zona hijau.
“Belajar daring enggak ada (diatur) ya pasti kacau. Ini ibarat pesawat yang enggak ada pilotnya. Ojeknya enggak ada driver-nya. Ya enggak jelas mau kemana arahnya,” ujarnya kepada SINDOnews , Kamis (30/7/2020).
Di masa ketidakpastian ini, Kemendikbud sempat mewacanakan membuat kurikulum darurat. Indra menyatakan dunia pendidikan tidak memerlukan itu. Yang penting itu justru proses pembelajarannya. Kurikulum seharusnya berbasis kompetensi bukan konten.
“Cuma problemnya guru-guru kita enggak tahu cara mengajar kompetensi. Tahunya konten. Jadi memang dibutuhkan persiapan terhadap guru. Kemarin saat libur seharusnya di-training dengan standar dan target yang jelas. Ini pemerintah enggak ada. Dibiarin saja, gimana enggak kacau,” tuturnya. (Baca juga: Tangkap Djoko Tjandra, Kabareskrim: Ini untuk Jawab Keraguan Publik)
PJJ juga melahirkan banyak masalah di rumah, dalam hal ini para peserta didik dan orang tua. Dengan sistem seperti ini, para orang tua “dipaksa” menjadi guru bagi para anak-anaknya. Indra menjelaskan pemerintah seharusnya hadir dengan memberikan bimbingan kepada para orang tua tentang cara mendampingi anak belajar di rumah.
“Sekarang orang tua disuruh berubah menjadi guru yang berantakan dong. Jadi yang dibutuhkan itu pemerintah mengambil posisi sebagai yang memimpin untuk memastikan PJJ daring ini berjalan dengan bai. Guru dan orang tuanya disiapkan, dan infrastrukturnya diperbaiki,” papar Indra.
Dia mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan mendata berapa jumlah anak Indonesia yang tidak memiliki gawai. Lalu, petakan daerah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi dan internet. Para siswa yang tidak memiliki gawai dan berada di daerah tidak ada sinyal bisa diatur untuk belajar tatap muka di sekolah terdekat. (Baca juga: Sekolah Online Masih Bermasalah)
“Jarak dan frekuensinya diatur supaya mereka tetap belajar. Protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi mereka enggak diam saja di rumah. Itu harus kolaborasi antara Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kominfo, BUMN dengan Telkom-nya, dan pemerintah daerah. Ini sama sekali enggak ada komunikasi dan koordinasi. Semua merdeka belajar, akhirnya belajar terserah,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
