Daftar Lengkap Instansi yang Memerlukan TOEFL pada Seleksi CPNS 2023
loading...
A
A
A
JAKARTA - Jadwal pelaksanaan CPNS 2023 semakin mendekat. Beberapa instansi pemerintah kini telah mengeluarkan persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar.
Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pelamar adalah nilai TOEFL yang cukup. TOEFL merupakan tes yang memiliki standar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris.
TOEFL juga memiliki jenis yang beragam, seperti TOEFL iBT yang berbasis online maupun TOEFL ITP yang dites secara offline. Kedua jenis tes TOEFL tersebut tentunya memiliki standarisasi internasional yang sertifikatnya sangat berguna untuk setiap pendaftaran. Salah satunya untuk mendaftar CPNS.
Hingga saat ini terdapat sejumlah instansi pemerintah dan kementerian yang juga menerapkan TOEFL sebagai persyaratannya. Beberapa di antaranya juga memiliki batas nilai yang harus dicapai oleh setiap pelamar. Berikut ulasannya.
1. Pemprov DKI Jakarta (minimal 400)
2. Kementerian ESDM (minimal 450)
3. Kementerian PUPR (minimal 450)
4. Kementerian PPPA (minimal 450)
5. Arsip Nasional Republik Indonesia (minimal 450)
Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pelamar adalah nilai TOEFL yang cukup. TOEFL merupakan tes yang memiliki standar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris.
TOEFL juga memiliki jenis yang beragam, seperti TOEFL iBT yang berbasis online maupun TOEFL ITP yang dites secara offline. Kedua jenis tes TOEFL tersebut tentunya memiliki standarisasi internasional yang sertifikatnya sangat berguna untuk setiap pendaftaran. Salah satunya untuk mendaftar CPNS.
Hingga saat ini terdapat sejumlah instansi pemerintah dan kementerian yang juga menerapkan TOEFL sebagai persyaratannya. Beberapa di antaranya juga memiliki batas nilai yang harus dicapai oleh setiap pelamar. Berikut ulasannya.
Daftar Lengkap Instansi yang Memerlukan TOEFL pada Seleksi CPNS 2023
1. Pemprov DKI Jakarta (minimal 400)
2. Kementerian ESDM (minimal 450)
3. Kementerian PUPR (minimal 450)
4. Kementerian PPPA (minimal 450)
5. Arsip Nasional Republik Indonesia (minimal 450)