Simak Materi Tes Pengetahuan Umum PCPM BI 2023 Beserta Contoh Soalnya
Selasa, 03 Oktober 2023 - 14:25 WIB
loading...
A
A
A
9. Alasan penting menjaga tingkat inflasi di level yang rendah dan stabil yaitu untuk.
a. Menjaga daya saing dengan peers ASEAN
b. Menjaga daya beli masyarakat
c. Meningkatkan kepastian dunia usaha
d. Semua jawaban benar
10. Melalui UU No. 21 Tahun 2011, pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Bank Indonesia dialihkan ke institusi
a. LPS
b. OJK
c. KSSK
d. BPK
11. Ruang lingkup kebijakan moneter adalah sebagai berikut kecuali
a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
b. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
c. Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan
d. Menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran
12. Yang mengusulkan dan mengangkat anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah..
a. Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan persetujuan DPR
b. Mahkamah Agung, dengan persetujuan Presiden dan DPR
c. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan presiden
d. Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan DPR
13. Masa jabatan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk satu periode adalah.
a. 6 tahun
b. 5 tahun
c. 4 tahun
d. 3 tahun
14. Contoh pelaksanaan independensi dalam tata kelola Bank Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali.
a. Kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan UU
b. Kewenangan untuk menolak memberikan laporan keuangan tahunan kepada DPR
c. Kewenangan Dewan Gubernur menolak campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan UU
d. Kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga
15. Salah satu ruang lingkup kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai operator yang memiliki arti bahwa Bank Indonesia
a. Memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri
b. Mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran
c. Menyediakan layanan sistem pembayaran
d. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran
a. Menjaga daya saing dengan peers ASEAN
b. Menjaga daya beli masyarakat
c. Meningkatkan kepastian dunia usaha
d. Semua jawaban benar
10. Melalui UU No. 21 Tahun 2011, pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Bank Indonesia dialihkan ke institusi
a. LPS
b. OJK
c. KSSK
d. BPK
11. Ruang lingkup kebijakan moneter adalah sebagai berikut kecuali
a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
b. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
c. Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan
d. Menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran
12. Yang mengusulkan dan mengangkat anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah..
a. Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan persetujuan DPR
b. Mahkamah Agung, dengan persetujuan Presiden dan DPR
c. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan presiden
d. Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan DPR
13. Masa jabatan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk satu periode adalah.
a. 6 tahun
b. 5 tahun
c. 4 tahun
d. 3 tahun
14. Contoh pelaksanaan independensi dalam tata kelola Bank Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali.
a. Kebebasan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan UU
b. Kewenangan untuk menolak memberikan laporan keuangan tahunan kepada DPR
c. Kewenangan Dewan Gubernur menolak campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan UU
d. Kewenangan menetapkan jumlah uang beredar dan suku bunga
15. Salah satu ruang lingkup kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai operator yang memiliki arti bahwa Bank Indonesia
a. Memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri
b. Mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran
c. Menyediakan layanan sistem pembayaran
d. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran
(okt)
Lihat Juga :
