Alumni Doktor UPH Ida Sumarsih, Ungkap Fakta Nominee Agreement Sebabkan Investor Asing Kuasai Industri Minerba
loading...
UPH menggelar launching buku Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan Minerba karya Dr. Ida Sumarsih, S.H., M.Kn, serta diskusi akademik Program Doktor Hukum. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A
JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) mengadakan launching buku Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan Minerba karya Dr. Ida Sumarsih, S.H., M.Kn, serta diskusi akademik Program Doktor Hukum. Acara ini berlangsung secara hybrid, Senin, 9 Oktober 2023 di Kampus UPH Pascasarjana, Plaza Semanggi, Jakarta.
Buku yang diterbitkan Rajawali Press dan dicetak 500 eksemplar ini menjadi pembahasan menarik, perihal konsep dan pengaturan perjanjian nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi minerba.
Berpengalaman di bidang tambang sebagai praktisi pertambangan dan meraih gelar doktor hukum di UPH, Ida Sumarsih, memberikan sumbangsih pemikiran dalam bukunya tersebut. Dalam buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah-populer, ia menekankan adanya relaksasi kepemilikan asing pada sektor tambang nasional.
Acara ini dihadiri Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro, Dr. Riyatno, S.H., LL.M Deputi Kerja Sama Kementerian Investasi/BKPM, Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., Kepala Program Studi Kenotariatan UPH, dan moderator acara Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, Ketua Program Studi Hukum Program Doktor UPH.
Dalam sambutannya, Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., Kepala Program Studi Kenotariatan UPH, merasa bangga dengan buku perdana karya Dr. Ida Sumarsih. Menurutnya, melalui karya tulis ini Dr. Ida berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui karya tulis ini.
"Melalui launching buku ini kami memberikan encouragement bagi mahasiswa dan tamu undangan yang hadir, untuk dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.
Hadir sebagai reviewer, Prof. Dr. FX Adji Samekto menyampaikan, konstruksi buku ini ditulis dengan aliran legal positivisme dengan pendekatan normatif empirik. Buku ini terdiri dari bab per bab yang terangkai menjadi satu kesatuan, sehingga enak dibaca.
Buku ini diawali dengan pembahasan negara kesejahteraan dan eksistensi sumber daya alam.
"Jadi, Ibu Ida pintu masuk dalam buku ini yaitu tentang negara kesejahteraan (welfare state). Welfare state menjadi bahasan awal dalam pembahasan usaha pertambangan minerba," ujarnya.
Dalam buku ini, penulis menyampaikan perihal eksistensi sumber daya alam dalam mensejahterakan masyarakat. Kemudian, disampaikan juga mengenai politik sumber daya alam, yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 33. Penulis menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan tentang pemaknaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Menurutnya, dalam buku ini penulis menyampaikan ada dilema dalam praktik nominee agreement. Di mana dalam kenyataan ada ketidakcukupan dalam kemampuan dan kesiapan dalam penambangan. Tetapi di sisi lain Indonesia kaya dengan bahan tambang, yang utamanya dalam buku ini adalah nikel. Jadi ada sesuatu yang dilematis.
Nah, dari situasi inilah munculah nominee agreement. Jadi kalau membaca buku ini, nominee agreement ini adalah jembatan sementara antara ketidakmampuan tadi. Pemikiran Dr. Ida dalam buku ini terefleksikan dalam cara berpikir hukum progresif.
Hukum progresif lahir karena semangat untuk mewujudkan keadilan yang substantif, dan bukan hanya keadilan yang lahir dari Undang-Undang.
"Buku ini mengajak kita berpikir out of the box, yang pada intinya menciptakan kesejahteraan secara substantif. Yang intinya keadilan bagi rakyat, pengusaha, dan negara," katanya.
![Alumni Doktor UPH Ida Sumarsih, Ungkap Fakta Nominee Agreement Sebabkan Investor Asing Kuasai Industri Minerba]()
Pembahasan mengenai buku Nominee Agreement oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum, dan Deputi Kerjasama Kementerian Investasi/BKPM Dr. Riyatno, S.H., LL.M. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
Selanjutnya reviewer kedua Dr. Riyatno menjelaskan, buku ini memberikan rekomendasi untuk mengkaji dan menimbang kembali terkait larangan di bidang usaha mineral dan pertambangan, serta pengawasan nominee agreement.
"Dari sisi perundang-undangan nominee agreement ini batal demi hukum. Namun disisi lain, ini sangat diperlukan. Kalau dilihat dari analisis economic of law, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga masyarakat setempat," ujarnya.
Ia menambahkan, buku yang membahas soal pertambangan masih cukup jarang. Apalagi, yang menulis adalah seorang praktisi seperti Dr. Ida. Dalam buku ini penulis memberikan rekomendasi agar Pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi kepemilikan saham dalam kegiatan usaha pertambangan minerba.
Arahnya, memberi kesempatan kepada investor asing untuk memiliki saham mayoritas maksimal 51 persen untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, investor asing wajib melakukan divestasi sahamnya menjadi hanya sebesar 49 persen.
Penggunaan Nominee Agreement
Tampil berbusana blazer hitam dengan riasan natural, Dr. Ida menjelaskan buku Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan Minerba diadopsi dari disertasi pada saat menempuh pendidikan doktor ilmu hukum di UPH.
"Buku ini awalnya dibuat setelah selesai yudisium program doktoral September 2022. Tetapi sempat tertunda karena saya mengalami flare dan harus menjalani serangkaian pengobatan autoimun," ujar ibu dua anak ini.
Pada Juni 2023 Dr. Ida mulai kembali menulis rancangan buku ini. Dengan dimentori Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum dan advice dari Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, penulisan buku ini menjadi lebih mudah dan terarah.
Ia mengatakan, tujuan penulisan buku ini memberikan gagasan dalam rangka mencari jalan tengah antara mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan mengakomodasi kepentingan investor di bidang pertambangan minerba. Serta Memperkaya khasanah dialektika akademik dalam bidang hukum pertambangan.
Buku yang mengungkap fakta mengenai dominasi investor asing di sektor pertambangan dengan menggunakan instrumen nominee agreement atau perjanjian pinjam nama sudah resmi dirilis. Buku ini layak menambah daftar koleksi dan wawasan Anda dalam bidang hukum pertambangan. Karena itu, jangan sampai kehabisan untuk mendapatkan buku ini, ya.
Buku yang diterbitkan Rajawali Press dan dicetak 500 eksemplar ini menjadi pembahasan menarik, perihal konsep dan pengaturan perjanjian nominee agreement kepemilikan saham dalam kegiatan investasi minerba.
Berpengalaman di bidang tambang sebagai praktisi pertambangan dan meraih gelar doktor hukum di UPH, Ida Sumarsih, memberikan sumbangsih pemikiran dalam bukunya tersebut. Dalam buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah-populer, ia menekankan adanya relaksasi kepemilikan asing pada sektor tambang nasional.
Acara ini dihadiri Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro, Dr. Riyatno, S.H., LL.M Deputi Kerja Sama Kementerian Investasi/BKPM, Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., Kepala Program Studi Kenotariatan UPH, dan moderator acara Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, Ketua Program Studi Hukum Program Doktor UPH.
Dalam sambutannya, Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., Kepala Program Studi Kenotariatan UPH, merasa bangga dengan buku perdana karya Dr. Ida Sumarsih. Menurutnya, melalui karya tulis ini Dr. Ida berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui karya tulis ini.
"Melalui launching buku ini kami memberikan encouragement bagi mahasiswa dan tamu undangan yang hadir, untuk dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.
Hadir sebagai reviewer, Prof. Dr. FX Adji Samekto menyampaikan, konstruksi buku ini ditulis dengan aliran legal positivisme dengan pendekatan normatif empirik. Buku ini terdiri dari bab per bab yang terangkai menjadi satu kesatuan, sehingga enak dibaca.
Buku ini diawali dengan pembahasan negara kesejahteraan dan eksistensi sumber daya alam.
"Jadi, Ibu Ida pintu masuk dalam buku ini yaitu tentang negara kesejahteraan (welfare state). Welfare state menjadi bahasan awal dalam pembahasan usaha pertambangan minerba," ujarnya.
Dalam buku ini, penulis menyampaikan perihal eksistensi sumber daya alam dalam mensejahterakan masyarakat. Kemudian, disampaikan juga mengenai politik sumber daya alam, yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 33. Penulis menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan tentang pemaknaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Menurutnya, dalam buku ini penulis menyampaikan ada dilema dalam praktik nominee agreement. Di mana dalam kenyataan ada ketidakcukupan dalam kemampuan dan kesiapan dalam penambangan. Tetapi di sisi lain Indonesia kaya dengan bahan tambang, yang utamanya dalam buku ini adalah nikel. Jadi ada sesuatu yang dilematis.
Nah, dari situasi inilah munculah nominee agreement. Jadi kalau membaca buku ini, nominee agreement ini adalah jembatan sementara antara ketidakmampuan tadi. Pemikiran Dr. Ida dalam buku ini terefleksikan dalam cara berpikir hukum progresif.
Hukum progresif lahir karena semangat untuk mewujudkan keadilan yang substantif, dan bukan hanya keadilan yang lahir dari Undang-Undang.
"Buku ini mengajak kita berpikir out of the box, yang pada intinya menciptakan kesejahteraan secara substantif. Yang intinya keadilan bagi rakyat, pengusaha, dan negara," katanya.
Pembahasan mengenai buku Nominee Agreement oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum, dan Deputi Kerjasama Kementerian Investasi/BKPM Dr. Riyatno, S.H., LL.M. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
Selanjutnya reviewer kedua Dr. Riyatno menjelaskan, buku ini memberikan rekomendasi untuk mengkaji dan menimbang kembali terkait larangan di bidang usaha mineral dan pertambangan, serta pengawasan nominee agreement.
"Dari sisi perundang-undangan nominee agreement ini batal demi hukum. Namun disisi lain, ini sangat diperlukan. Kalau dilihat dari analisis economic of law, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga masyarakat setempat," ujarnya.
Ia menambahkan, buku yang membahas soal pertambangan masih cukup jarang. Apalagi, yang menulis adalah seorang praktisi seperti Dr. Ida. Dalam buku ini penulis memberikan rekomendasi agar Pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi kepemilikan saham dalam kegiatan usaha pertambangan minerba.
Arahnya, memberi kesempatan kepada investor asing untuk memiliki saham mayoritas maksimal 51 persen untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, investor asing wajib melakukan divestasi sahamnya menjadi hanya sebesar 49 persen.
Penggunaan Nominee Agreement
Tampil berbusana blazer hitam dengan riasan natural, Dr. Ida menjelaskan buku Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan Minerba diadopsi dari disertasi pada saat menempuh pendidikan doktor ilmu hukum di UPH.
"Buku ini awalnya dibuat setelah selesai yudisium program doktoral September 2022. Tetapi sempat tertunda karena saya mengalami flare dan harus menjalani serangkaian pengobatan autoimun," ujar ibu dua anak ini.
Pada Juni 2023 Dr. Ida mulai kembali menulis rancangan buku ini. Dengan dimentori Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum dan advice dari Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, penulisan buku ini menjadi lebih mudah dan terarah.
Ia mengatakan, tujuan penulisan buku ini memberikan gagasan dalam rangka mencari jalan tengah antara mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan mengakomodasi kepentingan investor di bidang pertambangan minerba. Serta Memperkaya khasanah dialektika akademik dalam bidang hukum pertambangan.
Buku yang mengungkap fakta mengenai dominasi investor asing di sektor pertambangan dengan menggunakan instrumen nominee agreement atau perjanjian pinjam nama sudah resmi dirilis. Buku ini layak menambah daftar koleksi dan wawasan Anda dalam bidang hukum pertambangan. Karena itu, jangan sampai kehabisan untuk mendapatkan buku ini, ya.
(irh)
Lihat Juga :
