3 Status Perguruan Tinggi dan Penjelasannya
loading...
Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia memiliki tiga status berbeda. Foto/Dok. Universitas Negeri Yogyakarta
A
A
A
JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia memiliki tiga status berbeda yang mungkin hanya diketahui sebagian orang saja. Status-status tersebut menandakan perbedaan dalam proses pendidikan dan pengelolaannya.
Selain itu, status ini juga mencerminkan tingkat kematangan dan profesionalisme PTN dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun tiga status yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia adalah PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker. Berikut penjelasan dari tiga status perguruan tinggi tersebut.
PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan PTN yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.
PTN-BH beroperasi seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontrol atas aset dan keuangan mereka sendiri. Status PTN-BH ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya.
PTN-BH juga dapat menetapkan tarif biaya pendidikan dengan berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Contoh PTN-BH adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada.
Berbeda dengan PTN-BH, PTN-BLU atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum adalah PTN yang memiliki otonomi terbatas dalam mengelola pendapatan non-pajak mereka, seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa.
PTN-BLU beroperasi seperti rumah sakit milik negara yang harus melaporkan penggunaan dana mereka kepada negara. Status PTN-BLU ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan atas usul Mendikbud Ristek berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan status Badan Layanan Umum (BLU).
PTN-BLU juga harus menetapkan tarif layanan sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
Beberapa contoh perguruan tinggi yang masuk dalam kategori PTN-BLU adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan masih banyak yang lainnya.
Sementara itu, PTN-Satker (Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian) adalah PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan Kemendikbudristek.
Dikutip dari laman itjen.kemdikbud.go.id, seluruh pendapatan PTN-Satker, termasuk SPP dari mahasiswa, harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) sebelum digunakan. Status PTN-Satker adalah hasil dari kebijakan internal Kemendikbud Ristek tanpa melalui proses penetapan status khusus.
PTN-Satker tidak memiliki otonomi dalam menetapkan tarif layanan dan harus mengikuti standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh PTN-Satker adalah Universitas Terbuka, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Institut Pertanian Bogor.
Dari ketiga status tersebut, dapat dikatakan bahwa PTN-BH merupakan status yang paling diidam-idamkan oleh banyak PTN. Hal ini karena memberikan kebebasan dan kewenangan yang lebih besar dalam mengembangkan institusi mereka.
Namun, status ini juga menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari PTN-BH kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, tidak semua PTN dapat menjadi PTN-BH tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, status ini juga mencerminkan tingkat kematangan dan profesionalisme PTN dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun tiga status yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia adalah PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker. Berikut penjelasan dari tiga status perguruan tinggi tersebut.
Perbedaan Status PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker
1. PTN-BH
PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan PTN yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.
PTN-BH beroperasi seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontrol atas aset dan keuangan mereka sendiri. Status PTN-BH ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya.
PTN-BH juga dapat menetapkan tarif biaya pendidikan dengan berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Contoh PTN-BH adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada.
2. PTN-BLU
Berbeda dengan PTN-BH, PTN-BLU atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum adalah PTN yang memiliki otonomi terbatas dalam mengelola pendapatan non-pajak mereka, seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa.
PTN-BLU beroperasi seperti rumah sakit milik negara yang harus melaporkan penggunaan dana mereka kepada negara. Status PTN-BLU ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan atas usul Mendikbud Ristek berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan status Badan Layanan Umum (BLU).
PTN-BLU juga harus menetapkan tarif layanan sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.
Beberapa contoh perguruan tinggi yang masuk dalam kategori PTN-BLU adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan masih banyak yang lainnya.
3. PTN Satker
Sementara itu, PTN-Satker (Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian) adalah PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan Kemendikbudristek.
Dikutip dari laman itjen.kemdikbud.go.id, seluruh pendapatan PTN-Satker, termasuk SPP dari mahasiswa, harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) sebelum digunakan. Status PTN-Satker adalah hasil dari kebijakan internal Kemendikbud Ristek tanpa melalui proses penetapan status khusus.
PTN-Satker tidak memiliki otonomi dalam menetapkan tarif layanan dan harus mengikuti standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh PTN-Satker adalah Universitas Terbuka, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Institut Pertanian Bogor.
Dari ketiga status tersebut, dapat dikatakan bahwa PTN-BH merupakan status yang paling diidam-idamkan oleh banyak PTN. Hal ini karena memberikan kebebasan dan kewenangan yang lebih besar dalam mengembangkan institusi mereka.
Namun, status ini juga menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari PTN-BH kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, tidak semua PTN dapat menjadi PTN-BH tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
(okt)
Lihat Juga :
