LP Ma'arif NU Minta Program Organisasi Penggerak Ditunda
loading...
LP Maarif NU PBNU akhirnya mengeluarkan sikap kembali terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - LP Ma'arif NU PBNU akhirnya mengeluarkan sikap kembali terkait Program Organisasi Penggerak (POP). LP Ma'arif meminta POP ditunda saja pelaksanaannya tahun depan.
Ketua LP Ma'arif NU PBNU Z Arifin Junaidi mengatakan, berkaitan dengan perkembangan POP Kemendikbud beberapa terakhir ini maka LP Ma'arif NU PBNU perlu menyampaikan pernyataan. (Baca juga: NU Juga Putuskan Tak Ikut POP Kemendikbud Tahun Ini )
Pertama, LP Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaanya tahun depan.
"LP Ma'arif NU PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).
Arifin menjelaskan, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemendikbud yang sedianya dijalankan untuk melatih para guru ini.
Arifin mengatakan, tahun ini LP Ma'arif NU PBNU akan tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri. (Baca juga: Miliki Sertifikasi Pendidik, Pelamar CPNS Guru Posisinya Aman di SKB )
"Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini," jelasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (28/7) Mendikbud Nadiem Anwar Makarim telah meminta maaf dan berharap agar ketiga organisasi yakni LP Ma'arif NU PBNU, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan PB PGRI untuk tetap bergabung di POP.
Senin (3/8) Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak ikut POP meski Mendikbud Nadiem telah melakukan silaturahmi secara langsung ke kantor PP Muhammadiyah.
Sementara Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi pekan lalu juga meminta Kemendikbud menunda POP tahun ini dan melaksanakannya tahun depan agar dana POP bisa dipakai untuk menunjang PJJ di masa pandemi saat ini.
Ketua LP Ma'arif NU PBNU Z Arifin Junaidi mengatakan, berkaitan dengan perkembangan POP Kemendikbud beberapa terakhir ini maka LP Ma'arif NU PBNU perlu menyampaikan pernyataan. (Baca juga: NU Juga Putuskan Tak Ikut POP Kemendikbud Tahun Ini )
Pertama, LP Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaanya tahun depan.
"LP Ma'arif NU PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).
Arifin menjelaskan, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemendikbud yang sedianya dijalankan untuk melatih para guru ini.
Arifin mengatakan, tahun ini LP Ma'arif NU PBNU akan tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri. (Baca juga: Miliki Sertifikasi Pendidik, Pelamar CPNS Guru Posisinya Aman di SKB )
"Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini," jelasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (28/7) Mendikbud Nadiem Anwar Makarim telah meminta maaf dan berharap agar ketiga organisasi yakni LP Ma'arif NU PBNU, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan PB PGRI untuk tetap bergabung di POP.
Senin (3/8) Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak ikut POP meski Mendikbud Nadiem telah melakukan silaturahmi secara langsung ke kantor PP Muhammadiyah.
Sementara Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi pekan lalu juga meminta Kemendikbud menunda POP tahun ini dan melaksanakannya tahun depan agar dana POP bisa dipakai untuk menunjang PJJ di masa pandemi saat ini.
(mpw)
Lihat Juga :
