Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Publik, Kepala LAN Soroti Implementasi Reformasi Birokrasi
loading...
Kepala LAN Prof. Dr.Adi Suryanto, S.Sos, M.Si.,CHRM, menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, Senin (30/10/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof. Dr. Adi Suryanto, S.Sos., M.Si., CHRM dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor Bidang Ilmu Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta. Pengukuhan digelar di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Senin (30/10/2023).
Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46276/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani pada 28 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Adi Suryanto memaparkan orasi ilmiah berjudul "Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai Strategi Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia". Hal itu merupakan refleksi keilmuan dan praktik selama perjalanan kariernya memimpin LAN yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi bagi para ASN dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas kebijakan publik.
"Satu dekade bergulirnya reformasi birokrasi dinilai masih belum optimal, hal ini didasarkan pada beberapa indikator seperti indeks persepsi korupsi di tahun 2022 Indonesia menempati posisi ke-6 di negara ASEAN. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka KKN di kalangan birokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Kepala BPIP: Reformasi Birokrasi adalah Keniscayaan
Indikator lainnya, Ease of Doing Business (EODB) yang cenderung stagnan pada peringkat 73 dari 190 negara. Indikator Government Effectiveness Index (GEI) sebagai parameter efektivitas dan kualitas pelayanan publik juga masih jauh dari harapan. "Dari berbagai indikator tersebut jelas bahwa proses reformasi birokrasi selama ini masih berjalan ditempat dan hanya sebagai formalitas sehingga belum menimbulkan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa," tegasnya.
Adi menambahkan, program kerja prioritas Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan 2019-2024 menitikberatkan Reformasi Birokrasi dengan mengubah cara kerja birokrasi yang lebih cepat, produktif, inovatif dan kompetitif. Transformasi organisasi tidak lagi menggunakan cara pengendalian yang otokratis dan hierarkis tetapi telah bergeser kepada pengembangan kemampuan belajar.
Oleh karena itu, LAN sejak awal pandemi telah memulai melakukan transformasi kebijakan pengembangan kompetensi dengan model agile learning yang lebih berfokus pada model pembelajaran ASN untuk berpikir kritis, inovatif serta fleksibilitas dan kolaborasi.
"Untuk membangun model agile learning ini diperlukan transformasi ekosistem pembelajaran yang mencakup 4 pilar yaitu : desain program, transformasi peran trainer, pemberdayaan teknologi dan kerangka manajemen mutu. Keempat pilar tersebut menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan ASN yang profesional dan berkelas dunia," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan ucapan selamat kepada Prof Adi Suryanto atas pencapaiannya dalam dunia akademik dengan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik. Dalam sambutannya Bambang Soesatyo mengatakan, konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah tantangan dan dinamika yang semakin kompetitif, kita membutuhkan sebanyak mungkin insan-insan cendekia sebagai sumberdaya pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing global.
Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46276/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani pada 28 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Adi Suryanto memaparkan orasi ilmiah berjudul "Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai Strategi Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia". Hal itu merupakan refleksi keilmuan dan praktik selama perjalanan kariernya memimpin LAN yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi bagi para ASN dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas kebijakan publik.
"Satu dekade bergulirnya reformasi birokrasi dinilai masih belum optimal, hal ini didasarkan pada beberapa indikator seperti indeks persepsi korupsi di tahun 2022 Indonesia menempati posisi ke-6 di negara ASEAN. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka KKN di kalangan birokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Kepala BPIP: Reformasi Birokrasi adalah Keniscayaan
Indikator lainnya, Ease of Doing Business (EODB) yang cenderung stagnan pada peringkat 73 dari 190 negara. Indikator Government Effectiveness Index (GEI) sebagai parameter efektivitas dan kualitas pelayanan publik juga masih jauh dari harapan. "Dari berbagai indikator tersebut jelas bahwa proses reformasi birokrasi selama ini masih berjalan ditempat dan hanya sebagai formalitas sehingga belum menimbulkan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa," tegasnya.
Adi menambahkan, program kerja prioritas Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan 2019-2024 menitikberatkan Reformasi Birokrasi dengan mengubah cara kerja birokrasi yang lebih cepat, produktif, inovatif dan kompetitif. Transformasi organisasi tidak lagi menggunakan cara pengendalian yang otokratis dan hierarkis tetapi telah bergeser kepada pengembangan kemampuan belajar.
Oleh karena itu, LAN sejak awal pandemi telah memulai melakukan transformasi kebijakan pengembangan kompetensi dengan model agile learning yang lebih berfokus pada model pembelajaran ASN untuk berpikir kritis, inovatif serta fleksibilitas dan kolaborasi.
"Untuk membangun model agile learning ini diperlukan transformasi ekosistem pembelajaran yang mencakup 4 pilar yaitu : desain program, transformasi peran trainer, pemberdayaan teknologi dan kerangka manajemen mutu. Keempat pilar tersebut menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan ASN yang profesional dan berkelas dunia," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan ucapan selamat kepada Prof Adi Suryanto atas pencapaiannya dalam dunia akademik dengan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik. Dalam sambutannya Bambang Soesatyo mengatakan, konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah tantangan dan dinamika yang semakin kompetitif, kita membutuhkan sebanyak mungkin insan-insan cendekia sebagai sumberdaya pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing global.
Lihat Juga :
