Dewan Guru Besar UI: Jangan Rusak Demokrasi dengan Kepentingan Politik Sesaat dan Nepotisme
loading...
A
A
A
DEPOK - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mendeklarasikan sikap terhadap situasi politik dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024. Demokrasi di Indonesia dinilai perlu dilindungi dari kepentingan politik dan nepotisme keluarga.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH Phd, mengatakan siap mengawal pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan tidak akan tinggal diam dengan berbagai tekanan terhadap masyarakat.
"Saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat ditekan, rakyat yang berpendapat untuk mendukung calon presiden yang lain diintimidasi. Saya kira sudah saatnya lah kita semua, alumni UI dan juga spirit dari Akademi UI bersuara," kata Harkristuti, di halaman Rektorat UI Depok, Jumat (2/2/2024).
Baca juga: Guru Besar Hukum UI: Jangan Rusak Indonesia Hanya untuk Nepotisme Keluarga
Pernyataan serupa disampaikan Guru besar Antropologi dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto.
Menurut dia, UI memiliki jejak panjang dalam peta berdirinya Indonesia, dan senantiasa menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Salah satunya melalui keterlibatan Rektor UI, Supomo, yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa.
Dia menjelaskan, Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada sivitas akademika Universitas Indonesia kita harus merebut kembali zaman kejayaan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.
"Karena itu jangan rusak Indonesia hanya untuk kepentingan politik sesaat hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga," ujar Sulis.
Baca juga: Pelaksana Pemilu harus Bertindak Jurdil, Eks Rektor UI M Anis: Demokrasi Dibangun Tak Mudah
Dia mengungkapkan, sivitas akademika UI tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil, tanpa ada tekanan atau intimidasi.
"Kami tidak akan tinggal diam kami civitas Akademi UI akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana terima kasih," kata Sulis.
Salah satu alumni UI juga menyampaikan kondisi politik saat ini mengingatkannya pada masa Orde Baru di mana kebebaasan berpendapat dan berdemokrasi dikerangkeng.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH Phd, mengatakan siap mengawal pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan tidak akan tinggal diam dengan berbagai tekanan terhadap masyarakat.
"Saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat ditekan, rakyat yang berpendapat untuk mendukung calon presiden yang lain diintimidasi. Saya kira sudah saatnya lah kita semua, alumni UI dan juga spirit dari Akademi UI bersuara," kata Harkristuti, di halaman Rektorat UI Depok, Jumat (2/2/2024).
Baca juga: Guru Besar Hukum UI: Jangan Rusak Indonesia Hanya untuk Nepotisme Keluarga
Pernyataan serupa disampaikan Guru besar Antropologi dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto.
Menurut dia, UI memiliki jejak panjang dalam peta berdirinya Indonesia, dan senantiasa menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Salah satunya melalui keterlibatan Rektor UI, Supomo, yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa.
Dia menjelaskan, Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada sivitas akademika Universitas Indonesia kita harus merebut kembali zaman kejayaan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.
"Karena itu jangan rusak Indonesia hanya untuk kepentingan politik sesaat hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga," ujar Sulis.
Baca juga: Pelaksana Pemilu harus Bertindak Jurdil, Eks Rektor UI M Anis: Demokrasi Dibangun Tak Mudah
Dia mengungkapkan, sivitas akademika UI tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil, tanpa ada tekanan atau intimidasi.
"Kami tidak akan tinggal diam kami civitas Akademi UI akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana terima kasih," kata Sulis.
Salah satu alumni UI juga menyampaikan kondisi politik saat ini mengingatkannya pada masa Orde Baru di mana kebebaasan berpendapat dan berdemokrasi dikerangkeng.