Dewan Guru Besar UI: Jangan Rusak Demokrasi dengan Kepentingan Politik Sesaat dan Nepotisme

DEPOK - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mendeklarasikan sikap terhadap situasi politik dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024. Demokrasi di Indonesia dinilai perlu dilindungi dari kepentingan politik dan nepotisme keluarga.

Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH Phd, mengatakan siap mengawal pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan tidak akan tinggal diam dengan berbagai tekanan terhadap masyarakat.

"Saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat ditekan, rakyat yang berpendapat untuk mendukung calon presiden yang lain diintimidasi. Saya kira sudah saatnya lah kita semua, alumni UI dan juga spirit dari Akademi UI bersuara," kata Harkristuti, di halaman Rektorat UI Depok, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Guru Besar Hukum UI: Jangan Rusak Indonesia Hanya untuk Nepotisme Keluarga

Pernyataan serupa disampaikan Guru besar Antropologi dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto.

Menurut dia, UI memiliki jejak panjang dalam peta berdirinya Indonesia, dan senantiasa menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Salah satunya melalui keterlibatan Rektor UI, Supomo, yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa.

Dia menjelaskan, Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada sivitas akademika Universitas Indonesia kita harus merebut kembali zaman kejayaan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.

"Karena itu jangan rusak Indonesia hanya untuk kepentingan politik sesaat hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga," ujar Sulis.

Baca juga: Pelaksana Pemilu harus Bertindak Jurdil, Eks Rektor UI M Anis: Demokrasi Dibangun Tak Mudah

Dia mengungkapkan, sivitas akademika UI tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil, tanpa ada tekanan atau intimidasi.

"Kami tidak akan tinggal diam kami civitas Akademi UI akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana terima kasih," kata Sulis.

Salah satu alumni UI juga menyampaikan kondisi politik saat ini mengingatkannya pada masa Orde Baru di mana kebebaasan berpendapat dan berdemokrasi dikerangkeng.

Sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti itu justru muncul di ujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lahir dari era reformasi.

"Kami bereaksi setelah Pak Jokowi berubah. Apa yang terjadi sekarang sungguh menggelikan. Kita semua yang berdiri di sini sudah merasakan Orde Baru, saya bahkan dipenjara di masa Orde baru. Tapi rasanya pada saat itu kita masih lebih bisa bicara walaupun bisa penjara, tapi saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat juga ditekan, maka Akademi UI saatnya bersuara untuk menentang ketidakbenaran ini," ujar alumni UI itu.

Harkristuti menambahkan, Dewan Guru Besar UI berkomitmen mengawal jalannya Pemilu dan telah berkomunikasi dengan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

"Kami telah mencanangkan akan melakukan pengawalan terhadap Pemilu jujur dan adil pada 2 bulan yang lalu. Jadi kami akan melanjutkan apa yang sudah diikrarkan pada saat itu bersama-sama seluruh PTNBH di seluruh Indonesia. Kami masing-masing akademi maupun bersama-sama juga akan terus mengawal untuk memastikan pemilu berlangsung luber," tutur Harkristuti.