Kurikulum Merdeka Resmi Berlaku Nasional, Ada Masa Transisi

JAKARTA - Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan menengah secara nasional tahun ini. Hingga saat ini sudah 80 persen sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjelaskan perjalanan Kurikulum Merdeka hingga saat ini. Menurutnya, Kurikulum Merdeka sudah tiga tahun berjalan secara bertahap. Dia menuturkan, lebih dari 300.000 sekolah sudah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara sukarela.

Baca juga: Dijuluki Duta PMM, Ini yang Dilakukan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Tarakan

"Semua sekolah sudah pelan-pelan secara sukarea sudah mulai mengimplementasi dari tahun 2020-2021. Awal cikal bakal Kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasi pada saat Covid-19," katanya pada acara Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Rabu (27/3/2024).

Kemudian pasca Covid-19 kurikulum ini mulai di terapkan di sekolah-sekolah penggerak juga di sekolah menengah kejuruan (SMK). Lalu pada 2022-2023 kemudian diluncurkan sebagai opsi dan mulai diadopsi di sekitar 140.000 sekolah secara sukarela.

Baca juga: Perbaiki Rapor Pendidikan, Pj Bupati HSU Dorong Guru Implementasikan Kurikulum Merdeka

"Maka ini bukan hal yang baru. Kurikulum Merdeka adalah sudah cukup lama. Sudah 3 tahun kita melalui proses ini," tuturnya.

Alumnus Harvard Business School ini menerangkan, hingga pada 2023-2024 itu sudah lebih dari 300.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Nadiem menjelaskan, jumlah 300.000 sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka itu sama dengan 80 persen dari seluruh sekolah formal di Indonesia.

"Tidak semua angkatan di sekolah itu mengimplementasi, mereka melakukannya secara bertahap. Semuanya dalam tahap-tahap berbeda. Tidak semua lancar, ada kebingungan, kebimbangan, kekhawatiran, itu hal yang baik. Guru merasa tertantang akan perubahan," lugasnya.