Kampanye Go Public Fund Education, PB PGRI Ingatkan Pemerintah Pentingnya Investasi Pendidikan
loading...
A
A
A
PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan ketenagakerjaan selama ini aktif turut andil dalam mewujudkan tercapainya SDG Goal 4: Pendidikan berkualitas di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan pemerintah dengan mengawal pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen untuk biaya pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks, PGRI memandang pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung biaya pendidikan bermutu, termasuk pembangunan infrastruktur, kepastian status guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya.
"Melalui gerakan ini, PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru dan siswa, serta memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Education International, Angelo Gavrielatos, mengatakan, pihaknya mendukung PB PGRI soal penegakan anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurutnya, penerapan anggaran 20 persen APBN langsung untuk pendidikan cukup mengkhawatirkan di Indonesia.
“Kalau di Indonesia, yang terjadi itu luar biasa. Kedua puluh persen anggaran itu tidak langsung ke pendidikan, dibagi-bagi kemana-mana. Seharusnya itu langsung ke pendidikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya benar-benar berinvestasi dalam pendidikan. Pasalnya, persoalan paling besar di tingkat global saat ini adalah krisis kekurangan guru.
Berdasarkan data Unesco, katanya, kekurangan guru di tingkat dunia mencapai 44 juta guru. “Dan di ASEAN, itu 4,5 juta guru. Sementara di Indonesia, itu lebih dari 1 juta kekurangannya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah investasi kepada guru ini juga supaya mencegah eksodus dari profesi guru di kalangan anak muda,” pungkasnya.
Dalam menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks, PGRI memandang pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung biaya pendidikan bermutu, termasuk pembangunan infrastruktur, kepastian status guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya.
"Melalui gerakan ini, PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru dan siswa, serta memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Education International, Angelo Gavrielatos, mengatakan, pihaknya mendukung PB PGRI soal penegakan anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurutnya, penerapan anggaran 20 persen APBN langsung untuk pendidikan cukup mengkhawatirkan di Indonesia.
“Kalau di Indonesia, yang terjadi itu luar biasa. Kedua puluh persen anggaran itu tidak langsung ke pendidikan, dibagi-bagi kemana-mana. Seharusnya itu langsung ke pendidikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya benar-benar berinvestasi dalam pendidikan. Pasalnya, persoalan paling besar di tingkat global saat ini adalah krisis kekurangan guru.
Berdasarkan data Unesco, katanya, kekurangan guru di tingkat dunia mencapai 44 juta guru. “Dan di ASEAN, itu 4,5 juta guru. Sementara di Indonesia, itu lebih dari 1 juta kekurangannya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah investasi kepada guru ini juga supaya mencegah eksodus dari profesi guru di kalangan anak muda,” pungkasnya.
(nnz)
Lihat Juga :
