Pidato Guru Besar, Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Gulirkan Fiqih Madani Respons Sengkarut Kenegaraan
Rabu, 24 Juli 2024 - 11:27 WIB
loading...
A
A
A
Namun, Muhyar menggarisbawahi penyebutan negara Islam yang dimaksud bukan berarti negara agama (negara teokrasi), negara pendeta, negara sekuler, bukan pula negara komunis namun yang dimaksud adalah negara madani.
Dia menyebutkan, NKRI dapat dikategorikan sebagai negara Islam karena dari awal didesain sebagai negara madani oleh para pendiri bangsa. “NKRI sesungguhnya memberikan hak kepada warga negara untuk membuat hukumnya sendiri selama sesuai dengan Pancasila. Dalam NKRI, selain urusan ibadah, umat Islam bisa membuat legislasinya sendiri ,” tandas Muhyar.
Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur 51 tahun lalu ini menempuh pendidikan dilalui di jalur keagamaan mulai dari tingkat SLTP, SLTA, hingga pendidikan tinggi (S-1, S-2, dan S-3). Semasa SLTA, ia menjadi siswa di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember. program madrasah unggulan era Menteri Agama Munawir Syadzali. S-1 hingga S-3 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Muhyar memiliki pengalaman di jabatan struktural di UIN Walisongo. Seperti sejak April 2024 lalu, Muhyar dipercaya menahkodai Pascasarjana UIN Walisongo. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana (2019-2024) dan sebelumnya menjadi Dekan di FISIP UIN Walisongo (2015-2019).
Muhyar juga menulis banyak artikel ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Ia juga mengikuti sejumlah pelatihan yang diselenggarakan di sejumlah negara, seperti “Quality Assurance for Higher Education, Kiandas Business Academy, Kolkata, India, (2017), Higher Education Management, dan Melbourne University, Australia, (2013)
Kemudian juga ikut pelatihan di InternationalResearchTraining, Leipzig University, Germany (2010), dan Ad-Daurah aṣ-Ṣaifiah aṡ-ṡāniyah li Mu'allimī al-Lugah al- ʻArabiyyah min al-Jāmi'āt al-Indūnisiyyah, Jāmi'ah Umm al- Qurā, Makkah (2008).
Dia menyebutkan, NKRI dapat dikategorikan sebagai negara Islam karena dari awal didesain sebagai negara madani oleh para pendiri bangsa. “NKRI sesungguhnya memberikan hak kepada warga negara untuk membuat hukumnya sendiri selama sesuai dengan Pancasila. Dalam NKRI, selain urusan ibadah, umat Islam bisa membuat legislasinya sendiri ,” tandas Muhyar.
Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur 51 tahun lalu ini menempuh pendidikan dilalui di jalur keagamaan mulai dari tingkat SLTP, SLTA, hingga pendidikan tinggi (S-1, S-2, dan S-3). Semasa SLTA, ia menjadi siswa di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember. program madrasah unggulan era Menteri Agama Munawir Syadzali. S-1 hingga S-3 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Muhyar memiliki pengalaman di jabatan struktural di UIN Walisongo. Seperti sejak April 2024 lalu, Muhyar dipercaya menahkodai Pascasarjana UIN Walisongo. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana (2019-2024) dan sebelumnya menjadi Dekan di FISIP UIN Walisongo (2015-2019).
Muhyar juga menulis banyak artikel ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Ia juga mengikuti sejumlah pelatihan yang diselenggarakan di sejumlah negara, seperti “Quality Assurance for Higher Education, Kiandas Business Academy, Kolkata, India, (2017), Higher Education Management, dan Melbourne University, Australia, (2013)
Kemudian juga ikut pelatihan di InternationalResearchTraining, Leipzig University, Germany (2010), dan Ad-Daurah aṣ-Ṣaifiah aṡ-ṡāniyah li Mu'allimī al-Lugah al- ʻArabiyyah min al-Jāmi'āt al-Indūnisiyyah, Jāmi'ah Umm al- Qurā, Makkah (2008).
(wyn)
Lihat Juga :
