Dosen Paramadina: Kerja Sama Negara ASEAN Redam Aksi Agresif China di Laut China Selatan
loading...
Ketua FSI, Johanes Herlijanto memberi pemaparan dalam diskusi bertema dinamika Laut China Selatan di Jakarta, Kamis (25/7/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Negara-negara ASEAN dihimbau untuk tidak lagi bersikap diam menghadapi sikap agresif China di Laut China Selatan. Sikap berdiam diri dinilai justru akan memperkuat kecenderungan China untuk melakukan aksi agresif dan bullying terhadap negara-negara yang memiliki ketumpangtindihan wilayah dengan China di Laut China Selatan.
Kesimpulan di atas mencuat dalam diskusi berjudul “China and Maritime Security in the South China Sea: Indonesian and Philippine Perspectives,” yang diselenggarakan bersama oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, 25 Juli 2024.
Diskusi yang dilaksanakan secara hibrid itu menghadirkan Juru Bicara Coast Guard Filipina (PCG) untuk Laut Filipina Barat merangkap Staf Khusus Komandan Laut Filipina Barat, CG Commodore Jay T Tarriela, Direktur Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Laksamana Pertama (Bakamla) Eka Satari, serta pemerhati hubungan internasional Universitas Paramadina Dr. Mohammad Riza Widyarsa.
Diskusi dipandu oleh pemerhati isu keamanan Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Suprianto yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) dan dihadiri juga oleh Ketua FSI, Johanes Herlijanto.
Pakar hubungan internasional yang juga Dosen Universitas Paramadina, Mohammad Riza Widyarsa menilai, kerja sama antara instansi penegak hukum dan keamanan negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan mengadapi konstelasi di Laut China Selatan saat ini.
Riza menuturkan bahwa kerja sama antara negara-negara yang memiliki kepentingan sama dengan Indonesia dan Filipina akan dapat meredam perilaku agresif China di Laut China Selatan.
Menurutnya, kerja sama semacam itu sebenarnya telah terbentuk dalam sekitar sepuluh tahun terakhir. Selain ASEAN Coast Guard Forum, pada tahun 2013 telah dibentuk ‘Inisiatif Hukum Laut Asia Tenggara’ (Southeast Asia Maritime Law Initiative) yang merupakan insiatif kerja sama antara instansi penegakan hukum laut Amerika Serikat (AS), Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Menurut Riza, kerja sama antar negara-negara di dalam ASEAN sendiri sangat penting dalam menghadapi China dan perilaku agresifnya, karena mengandalkan kekuatan luar (seperti AS) saja tidaklah cukup.
“Kerja sama antara negara-negara di kawasan sangat penting dan efektif, khususnya ketika sedang dibutuhkan respons yang cepat,” pungkasnya.
Pandangan Riza diamini koleganya dosen dari Universitas Indonesia (UI) Ristian Atriandi Suprianto. Menurut Ristian, negara ASEAN tak bisa bertindak sendirian dan harus mengedapankan kerja sama dalam menghadapi sikap agresif China di Laut China Selatan.
Kesimpulan di atas mencuat dalam diskusi berjudul “China and Maritime Security in the South China Sea: Indonesian and Philippine Perspectives,” yang diselenggarakan bersama oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, 25 Juli 2024.
Diskusi yang dilaksanakan secara hibrid itu menghadirkan Juru Bicara Coast Guard Filipina (PCG) untuk Laut Filipina Barat merangkap Staf Khusus Komandan Laut Filipina Barat, CG Commodore Jay T Tarriela, Direktur Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Laksamana Pertama (Bakamla) Eka Satari, serta pemerhati hubungan internasional Universitas Paramadina Dr. Mohammad Riza Widyarsa.
Diskusi dipandu oleh pemerhati isu keamanan Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Suprianto yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) dan dihadiri juga oleh Ketua FSI, Johanes Herlijanto.
Pakar hubungan internasional yang juga Dosen Universitas Paramadina, Mohammad Riza Widyarsa menilai, kerja sama antara instansi penegak hukum dan keamanan negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan mengadapi konstelasi di Laut China Selatan saat ini.
Riza menuturkan bahwa kerja sama antara negara-negara yang memiliki kepentingan sama dengan Indonesia dan Filipina akan dapat meredam perilaku agresif China di Laut China Selatan.
Menurutnya, kerja sama semacam itu sebenarnya telah terbentuk dalam sekitar sepuluh tahun terakhir. Selain ASEAN Coast Guard Forum, pada tahun 2013 telah dibentuk ‘Inisiatif Hukum Laut Asia Tenggara’ (Southeast Asia Maritime Law Initiative) yang merupakan insiatif kerja sama antara instansi penegakan hukum laut Amerika Serikat (AS), Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Menurut Riza, kerja sama antar negara-negara di dalam ASEAN sendiri sangat penting dalam menghadapi China dan perilaku agresifnya, karena mengandalkan kekuatan luar (seperti AS) saja tidaklah cukup.
“Kerja sama antara negara-negara di kawasan sangat penting dan efektif, khususnya ketika sedang dibutuhkan respons yang cepat,” pungkasnya.
Pandangan Riza diamini koleganya dosen dari Universitas Indonesia (UI) Ristian Atriandi Suprianto. Menurut Ristian, negara ASEAN tak bisa bertindak sendirian dan harus mengedapankan kerja sama dalam menghadapi sikap agresif China di Laut China Selatan.
Lihat Juga :
