Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Raih Gelar Doktor UI dengan Predikat Cum Laude
loading...
A
A
A
Sekretaris Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global, SKSG UI, Stanislaus Riyanta, menguraikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan Bahlil Lahadalia dalam studi doktoral bidang Kajian Stratejik Global menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Dalam penelitian ini, Bahlil Lahadalia merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu: 1) reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, 2) penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, 3) penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan 4) kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Sebagai peneliti Bahlil Lahadalia juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif. Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.
Sebelumnya, dalam sambutannya Bahlil Lahadalia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Wapres kepadanya dalam menyelesaikan studi ini.
Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Dalam penelitian ini, Bahlil Lahadalia merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu: 1) reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, 2) penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, 3) penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan 4) kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Sebagai peneliti Bahlil Lahadalia juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif. Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.
Sebelumnya, dalam sambutannya Bahlil Lahadalia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Wapres kepadanya dalam menyelesaikan studi ini.
Lihat Juga :