Maksimalkan PJJ, Pemerintah Disarankan Benahi Infrastruktur Internet
loading...
Sejumlah siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau jarak jauh di Papua. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap menjadi jalur utama sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Bantuan kuota internet dinilai sudah baik namun pemerintah disarankan untuk membenahi infrastruktur internet untuk mendukung PJJ ini.
Pengamat Pendidikan Asep Saefuddin berpendapat, kepeduliaan Kemendikbud untuk meringankan kebutuhan PJJ dosen, guru, siswa, dan mahasiswa tentu harus diapresiasi oleh semua kalangan. Setidaknya, kata dia, bantuan ini sangat membantu permasalahan PJJ untuk jangka pendek. (Baca juga: Fokus PJJ, Kemendikbud Jangan Lupakan Siswa Miskin yang Sekolah Luring )
Akan tetapi persoalan infrastruktur, tutur Asep, penyediaan infrastruktur internet tetap harus menjadi prioritas. "Selain itu pendekatan bantuan kuota data mendukung PJJ ini masih bias kota. Di daerah, banyak murid yang belum tentu punya gawai (HP),” katanya kepada SINDOnews, Minggu (30/8).
Rektor Universitas Al Azhar ini menuturkan, untuk menghadirkan solusi dari PJJ ini harusnya ada kajian dulu terkait persoalan apa yang sangat penting untuk dibenahi. "Apakah benar isunya di pulsa? Saya melihat bukan itu,” ungkapnya. (Baca juga: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat )
Menurutnya, justru penyediaan infrastruktur internet itu bisa lebih prioritas. Pembenahan infrastruktur itu lebih bersifat masif, tersistem, dan terstruktur. Penyediaan dan pembenahan Infrastrukur internet bisa lebih efisien dan efektif ketimbang bantuan pulsa.
Selain itu, Asep menjelaskan, pemanfaatan saluran televisi itu bisa menjadi pemersatu bangsa dan meningkatkan mutu secara serentak. Dia menuturkan, ada beberapa SMP di daerah membuat saluran TV untuk keperluan pendidikan para siswa. (Baca juga: Mirisnya Nasib 900 Ribu Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu )
Dia menerangkan, pemerintah bisa saja bekerja sama dengan TVRI dan beberapa TV swasta untuk memberikan mata ajaran umum untuk siswa yang diberikan secara sentral. "Dengan demikian, guru-guru mengisi untuk pendalaman materi. Pendekatan ini selain cost efficient juga material effective,” pungkasnya.
Pengamat Pendidikan Asep Saefuddin berpendapat, kepeduliaan Kemendikbud untuk meringankan kebutuhan PJJ dosen, guru, siswa, dan mahasiswa tentu harus diapresiasi oleh semua kalangan. Setidaknya, kata dia, bantuan ini sangat membantu permasalahan PJJ untuk jangka pendek. (Baca juga: Fokus PJJ, Kemendikbud Jangan Lupakan Siswa Miskin yang Sekolah Luring )
Akan tetapi persoalan infrastruktur, tutur Asep, penyediaan infrastruktur internet tetap harus menjadi prioritas. "Selain itu pendekatan bantuan kuota data mendukung PJJ ini masih bias kota. Di daerah, banyak murid yang belum tentu punya gawai (HP),” katanya kepada SINDOnews, Minggu (30/8).
Rektor Universitas Al Azhar ini menuturkan, untuk menghadirkan solusi dari PJJ ini harusnya ada kajian dulu terkait persoalan apa yang sangat penting untuk dibenahi. "Apakah benar isunya di pulsa? Saya melihat bukan itu,” ungkapnya. (Baca juga: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat )
Menurutnya, justru penyediaan infrastruktur internet itu bisa lebih prioritas. Pembenahan infrastruktur itu lebih bersifat masif, tersistem, dan terstruktur. Penyediaan dan pembenahan Infrastrukur internet bisa lebih efisien dan efektif ketimbang bantuan pulsa.
Selain itu, Asep menjelaskan, pemanfaatan saluran televisi itu bisa menjadi pemersatu bangsa dan meningkatkan mutu secara serentak. Dia menuturkan, ada beberapa SMP di daerah membuat saluran TV untuk keperluan pendidikan para siswa. (Baca juga: Mirisnya Nasib 900 Ribu Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu )
Dia menerangkan, pemerintah bisa saja bekerja sama dengan TVRI dan beberapa TV swasta untuk memberikan mata ajaran umum untuk siswa yang diberikan secara sentral. "Dengan demikian, guru-guru mengisi untuk pendalaman materi. Pendekatan ini selain cost efficient juga material effective,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
