SKB CPNS Kemenag 2024, Ini Bocoran Materi Soalnya
Kamis, 28 November 2024 - 07:51 WIB
loading...
A
A
A
1. Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
2. Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara
3. Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara
4. Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
5. Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
6. Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
7. Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
8. Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
Kompetensi Umum:
1. Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
2. Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah
3. Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
Kompetensi Khusus:
1. Penerimaan naskah atau materi audiovisual
2. Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual
3. Penyuntingan
4. Desain
5. Produksi
Kompetensi Umum :
Teori Penerjemahan
Kompetensi Khusus:
1. Merespons kaidah Bahasa Indonesia
2. Membaca teks Bahasa Indonesia
3. Struktur Bahasa Arab dan ungkapan tulis Bahasa Arab
4. Pemahaman membaca teks Bahasa Arab
Kompetensi Umum :
1. Teori Penerjemahan
Kompetensi Khusus:
1. Merespons kaidah Bahasa Indonesia
2. Membaca teks Bahasa Indonesia
3. Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
4. Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
Kompetensi Umum:
1. Teori Penerjemahan
Kompetensi Khusus :
1. Merespons kaidah Bahasa Indonesia
2. Membaca teks Bahasa Indonesia
3. Struktur Bahasa Mandarin dan ungkapan tulis Bahasa Mandarin
4. Pemahaman membaca teks Bahasa Mandarín
Kompetensi Umum :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ProdukHalal
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sertifikasi dan Kompetensi Auditor Halal dan Penyedia Halal
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
Kompetensi Khusus:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
1.Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
2. Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
3. Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
4. Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
5. Perumusan organisasi pengadaan
6. Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
7. identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
8. Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
9. Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah
10. Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusudan/atau spesifik
12. Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
13. Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
14. Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
15. Pembentukan tim pengelola kontrak
16. Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Kemampuan Umum:
1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al- Qur'an
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf AI-Qur’an
3. Makna dan arti kosakata bahasa Arab
4. Struktur dan kaidah bahasa Arab
5. Wawasan keislaman
6. Perkembangan buku digital dan bentuknya
7. Peran media sosial dalam publikasi dan diseminasi pengetahuan
8. IImu komputer dasar
Kemampuan Khusus:
1. llmu Asbabun Nuzul
2. llmu Makkiyyah dan Madaniyyah
3. IImu Muhkam dan Mutasyabih
4. IImu Nasakh wa Mansukh
5. Ilmu Kisah AI Qur'an
6. llmu Qiraat Al-Qur’an
Kompetensi Umum:
1. Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
Kompetensi Khusus:
1. Analisis pengembangan teknologi pembelajaran
2. Perancangan pengembangan sumber belajar
3. Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber
4. Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
5. Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
Kemampuan Umum:
1. UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama
4. UU Nomor S Tahun 2014 tentang ASN
5. Profit Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah
6. Cara membaca AI-Qur’an
7. Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris
Kemampuan Khusus:
1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
3. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
4. Kepdirjen Bimas lslam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
5. PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR)
6. Kompilasi Hukum lslam
7. Fikih Munakahat Klasik
8. Fikih Munakahat Kontemporer
9. Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislaman
10. Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislaman
11. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres. Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
Kemampuan Umum :
1. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an
2. PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an
3. Kodifikasi Al-Qur'an
4. Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab
Kemampuan Khusus:
1. IImu Rasm
2. Ilmu Dhabt
3. IImu Waqaf Ibtida
Kompetensi Umum:
1. Memahami regulasi tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023, PP 49/2018, PP 94/2021)
2. Mampu menerapkan tugas pokok penyuluh agama (PermenPANRB 9/2021 tentang Penyuluh Agama)
3. Mampu menerapkan Wawasan Kebangsaan (pancasila)
4. Menerapkan Moderasi Beragama
5. Menerapkan Komunikasi Publik
6. memahami penggunaan IT dalam kegiatan penyuluhan
Kompetensi Khusus:
1. Memahami dan Meneladani Kehidupan Siddharta Gautama
2. Menganalisis Pancasila Buddhis dan Panca Dha mma
3. Menganalisis penerapan Sifat Luhur Buddha
4. Menganalisis penerapan Sila/Moralitas
5. Menganalisis Puja dan Budaya Buddhis
6. Menganalisis Konsep Empat Kebenaran Mulia
7. Menganalisis Hukum Karma dan Tumimbal Lahir
8. Menganalisis Hukum Tilakkhana
9. Memahami Hukum Paticcasamuppada
10. Memahami Misi Pembabaran Dhamma
11. Memahami Kitab Suci Tripitaka
12. Menganalisis Kesetaraan Gender dan HAM
13. Memahami sejarah Perkembangan Agama Buddha
14. Memahami persiapan bimbingan dan penyuluhan
15. Mampu mengidentifikasi masalah agama dan pembangunan sebagai dasar pendampingan dan mediasi
Kompetensi Umum :
1. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
2. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional
3. Penyuluh Agama
4. Memahami terkait syarat pendirian rumah ibadat
5. memahami regulasi tentang pengelolaan dana punia
6. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No 85 Tahun 2023
7. Menjelaskan dasar-dasar komunikasi efektif
8. Deteksi dini konflik sosial
9. Menerapkan teknologi dalam bimbingan penyuluhan
Kompetensi Khusus:
2. Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara
3. Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara
4. Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
5. Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
6. Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
7. Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
8. Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
14. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama
Kompetensi Umum:
1. Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
2. Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah
3. Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
Kompetensi Khusus:
1. Penerimaan naskah atau materi audiovisual
2. Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual
3. Penyuntingan
4. Desain
5. Produksi
15. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab
Kompetensi Umum :
Teori Penerjemahan
Kompetensi Khusus:
1. Merespons kaidah Bahasa Indonesia
2. Membaca teks Bahasa Indonesia
3. Struktur Bahasa Arab dan ungkapan tulis Bahasa Arab
4. Pemahaman membaca teks Bahasa Arab
16. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris
Kompetensi Umum :
1. Teori Penerjemahan
Kompetensi Khusus:
1. Merespons kaidah Bahasa Indonesia
2. Membaca teks Bahasa Indonesia
3. Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
4. Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
17. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Mandarin
Kompetensi Umum:
1. Teori Penerjemahan
Kompetensi Khusus :
1. Merespons kaidah Bahasa Indonesia
2. Membaca teks Bahasa Indonesia
3. Struktur Bahasa Mandarin dan ungkapan tulis Bahasa Mandarin
4. Pemahaman membaca teks Bahasa Mandarín
18. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama
Kompetensi Umum :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ProdukHalal
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sertifikasi dan Kompetensi Auditor Halal dan Penyedia Halal
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
Kompetensi Khusus:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
19. Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Pertama
1.Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
2. Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
3. Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
4. Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
5. Perumusan organisasi pengadaan
6. Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
7. identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
8. Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
9. Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah
10. Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusudan/atau spesifik
12. Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
13. Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
14. Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
15. Pembentukan tim pengelola kontrak
16. Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
20. Pengembang Tafsir AL - Quran Ahli Pertama
Kemampuan Umum:
1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al- Qur'an
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf AI-Qur’an
3. Makna dan arti kosakata bahasa Arab
4. Struktur dan kaidah bahasa Arab
5. Wawasan keislaman
6. Perkembangan buku digital dan bentuknya
7. Peran media sosial dalam publikasi dan diseminasi pengetahuan
8. IImu komputer dasar
Kemampuan Khusus:
1. llmu Asbabun Nuzul
2. llmu Makkiyyah dan Madaniyyah
3. IImu Muhkam dan Mutasyabih
4. IImu Nasakh wa Mansukh
5. Ilmu Kisah AI Qur'an
6. llmu Qiraat Al-Qur’an
21. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
Kompetensi Umum:
1. Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
Kompetensi Khusus:
1. Analisis pengembangan teknologi pembelajaran
2. Perancangan pengembangan sumber belajar
3. Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber
4. Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
5. Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
22. Penghulu Ahli Pertama
Kemampuan Umum:
1. UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama
4. UU Nomor S Tahun 2014 tentang ASN
5. Profit Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah
6. Cara membaca AI-Qur’an
7. Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris
Kemampuan Khusus:
1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
3. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
4. Kepdirjen Bimas lslam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
5. PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR)
6. Kompilasi Hukum lslam
7. Fikih Munakahat Klasik
8. Fikih Munakahat Kontemporer
9. Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislaman
10. Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislaman
11. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres. Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
23. Pentashih Mushaf AL - Quran Ahli Pertama
Kemampuan Umum :
1. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an
2. PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an
3. Kodifikasi Al-Qur'an
4. Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab
Kemampuan Khusus:
1. IImu Rasm
2. Ilmu Dhabt
3. IImu Waqaf Ibtida
24. Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Buddha
Kompetensi Umum:
1. Memahami regulasi tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023, PP 49/2018, PP 94/2021)
2. Mampu menerapkan tugas pokok penyuluh agama (PermenPANRB 9/2021 tentang Penyuluh Agama)
3. Mampu menerapkan Wawasan Kebangsaan (pancasila)
4. Menerapkan Moderasi Beragama
5. Menerapkan Komunikasi Publik
6. memahami penggunaan IT dalam kegiatan penyuluhan
Kompetensi Khusus:
1. Memahami dan Meneladani Kehidupan Siddharta Gautama
2. Menganalisis Pancasila Buddhis dan Panca Dha mma
3. Menganalisis penerapan Sifat Luhur Buddha
4. Menganalisis penerapan Sila/Moralitas
5. Menganalisis Puja dan Budaya Buddhis
6. Menganalisis Konsep Empat Kebenaran Mulia
7. Menganalisis Hukum Karma dan Tumimbal Lahir
8. Menganalisis Hukum Tilakkhana
9. Memahami Hukum Paticcasamuppada
10. Memahami Misi Pembabaran Dhamma
11. Memahami Kitab Suci Tripitaka
12. Menganalisis Kesetaraan Gender dan HAM
13. Memahami sejarah Perkembangan Agama Buddha
14. Memahami persiapan bimbingan dan penyuluhan
15. Mampu mengidentifikasi masalah agama dan pembangunan sebagai dasar pendampingan dan mediasi
25. Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu
Kompetensi Umum :
1. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
2. PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional
3. Penyuluh Agama
4. Memahami terkait syarat pendirian rumah ibadat
5. memahami regulasi tentang pengelolaan dana punia
6. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No 85 Tahun 2023
7. Menjelaskan dasar-dasar komunikasi efektif
8. Deteksi dini konflik sosial
9. Menerapkan teknologi dalam bimbingan penyuluhan
Kompetensi Khusus:
Lihat Juga :
