KIP Kuliah dan 4 Beasiswa Kena Efisiensi, Mahasiswa Tidak Mampu Terancam
loading...
A
A
A
"Kami usulkan dikembalikan lagi ke pagu semula karena ini tidak kena efisiensi," kata dia, dikutip dari YouTube Komisi X DPR, dikutip Kamis (13/2/2025).
Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mengatakan, Inpres No 1 Tahun 2025 menyatakan anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak terpotong.
"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam, apakah mereka bisa lanjut atau tidak," ucapnya.
"Yang ongoing (mahasiswa aktif) pun sama, seharusnya sudah bisa studi dengan nyaman di beberapa tahun ke depan khususnya, namun saya yakin beberapa tahun ke depan khususnya tahun ini, namun saya sebagian dari mereka juga pasti deg-degan, 'Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak?'," lanjutnya.
Maka dari itu ia pun berharap Komisi X DPR dan juga kementerian terkait bisa mengevaluasi terkait efisiensi KIP Kuliah dan beasiswa itu disesuaikan kembali dengan Inpres No 1 bahwa bansos tidak boleh terkena efisiensi karena sifatnya membantu siswa yang tidak mampu.
Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mengatakan, untuk penyaluran tahun 2025 dan mahasiswa on going ada kurang lebih 1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Ia pun berharap dana bantuan sosial fungsi pendidikan ini bisa dikembalikan ke pagu awal. "Artinya ada anggaran 6,8 Triliun yang diusulkan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk segera melakukan perubahan APBN 2025, semoga kekurangan itu bisa kembali," harapnya.
Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mengatakan, Inpres No 1 Tahun 2025 menyatakan anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak terpotong.
"Seharusnya ada 200 ribu mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam, apakah mereka bisa lanjut atau tidak," ucapnya.
"Yang ongoing (mahasiswa aktif) pun sama, seharusnya sudah bisa studi dengan nyaman di beberapa tahun ke depan khususnya, namun saya yakin beberapa tahun ke depan khususnya tahun ini, namun saya sebagian dari mereka juga pasti deg-degan, 'Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak?'," lanjutnya.
Maka dari itu ia pun berharap Komisi X DPR dan juga kementerian terkait bisa mengevaluasi terkait efisiensi KIP Kuliah dan beasiswa itu disesuaikan kembali dengan Inpres No 1 bahwa bansos tidak boleh terkena efisiensi karena sifatnya membantu siswa yang tidak mampu.
Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mengatakan, untuk penyaluran tahun 2025 dan mahasiswa on going ada kurang lebih 1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Ia pun berharap dana bantuan sosial fungsi pendidikan ini bisa dikembalikan ke pagu awal. "Artinya ada anggaran 6,8 Triliun yang diusulkan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk segera melakukan perubahan APBN 2025, semoga kekurangan itu bisa kembali," harapnya.
(nnz)
Lihat Juga :
