Ini Dua Model Pembangunan Sekolah Rakyat
loading...
A
A
A
"Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. "Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini."
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. "Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ucap Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," kata Gus Ipul.
53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. "Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini."
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. "Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ucap Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," kata Gus Ipul.
Lihat Juga :
