Ini Dua Model Pembangunan Sekolah Rakyat
loading...
Ilustrasi/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkapkan telah menyiapkan dua model dalam pembangunan Sekolah Rakyat . Diketahui, Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk anak-anak dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Dikutip dari keterangan resmi yang diterima, model pertama pembangunan Sekolah Rakyat adalah revitalisasi aset, yakni menggunakan aset eksisting yang representatif dari Kementerian Sosial, pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Renovasi dilakukan secara terbatas untuk melengkapi sarana/prasarana sekolah dan asrama.
"Model kedua adalah pembangunan baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektare tanah milik pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Bangunan baru berupa tower sekolah, tower asrama (putra/putri), gedung kantor, dan perumahan guru," tulis keterangan yang diterima, Rabu (12/3/2025).
Fasilitas baru juga disiapkan yang berstandar sekolah nasional, yakni tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan, Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. "Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan," jelasnya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, angka putus
sekolah Tahun Ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang. Lalu, sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah.
Berikutnya, data dari Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus, tapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurut Ujang, data di atas adalah sedikit fakta yang menjelaskan betapa kemiskinan sangat terkait dengan rendahnya pendidikan. Kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional. Mulai dari rendahnya pendidikan, kesehatan, hingga anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas. Kemudian, tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, memicu pengangguran dan konflik sosial.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
"Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. "Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini."
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. "Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ucap Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," kata Gus Ipul.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Gus Ipul juga menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran. "Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya."
Dikutip dari keterangan resmi yang diterima, model pertama pembangunan Sekolah Rakyat adalah revitalisasi aset, yakni menggunakan aset eksisting yang representatif dari Kementerian Sosial, pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Renovasi dilakukan secara terbatas untuk melengkapi sarana/prasarana sekolah dan asrama.
"Model kedua adalah pembangunan baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektare tanah milik pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Bangunan baru berupa tower sekolah, tower asrama (putra/putri), gedung kantor, dan perumahan guru," tulis keterangan yang diterima, Rabu (12/3/2025).
Fasilitas baru juga disiapkan yang berstandar sekolah nasional, yakni tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan, Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. "Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan," jelasnya.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, angka putus
sekolah Tahun Ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang. Lalu, sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah.
Berikutnya, data dari Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus, tapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurut Ujang, data di atas adalah sedikit fakta yang menjelaskan betapa kemiskinan sangat terkait dengan rendahnya pendidikan. Kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional. Mulai dari rendahnya pendidikan, kesehatan, hingga anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas. Kemudian, tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, memicu pengangguran dan konflik sosial.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
"Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak," pungkasnya.
53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan beroperasi di Tahun Ajaran 2025/2026.
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. "Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini."
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. "Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ucap Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," kata Gus Ipul.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Gus Ipul juga menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran. "Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya."
(zik)
Lihat Juga :
