30 PTN Bahas Bonus Demografi di Simposium Nasional Kependudukan 2025

Diperlukan peran dari para pakar dan akademisi dalam mengawal peta jalan kependudukan termasuk menyusun rencana aksinya di tiap daerah. Perguruan tinggi diharapkan hadir tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan kependudukan.

Dengan dukungan riset, data berbasis bukti (evidence-based policy), serta inovasi akademik, perguruan tinggi mampu memberikan rekomendasi konkret yang membantu daerah mencapai target PJPK. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi inilah yang akan memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi, setiap peluang dapat dimaksimalkan, dan setiap target pembangunan kependudukan dapat dicapai demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Simposium ini juga menegaskan pentingnya mempererat sinergi antar lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa serta mitra internasional. Hanya dengan kerja sama yang erat, isu-isu kependudukan seperti stunting, ketenagakerjaan, urbanisasi, dan penuaan penduduk dapat diatasi secara komprehensif.

Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan kependudukan bukan hanya menjadi urusan sektoral, melainkan agenda nasional bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai hasil konkret, simposium ini menyepakati penyusunan Executive Brief yang akan memuat rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari para akademisi kepada Presiden RI.

Dokumen ini akan menjadi acuan strategis bagi pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan kependudukan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan ketahanan keluarga, transformasi ketenagakerjaan dan produktivitas ekonomi, penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029; serta pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.