Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan
Kamis, 11 Juni 2026 - 16:14 WIB
loading...
Politeknik STIA LAN Jakarta gelar The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada Rabu (10/6/2026). Foto/Politeknik STIA LAN Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi—Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta telah menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada Rabu (10/6/2026). Konferensi internasional ini mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.”
Konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Stakeholder Meeting 2026, Politeknik STIA LAN Jakarta Perkuat Kolaborasi Pendidikan Vokasi
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran LAN, akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi ini dilaksanakan secara blended, baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.
Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Choirul Muluk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi pertama, Profesor Thomas Pepinsky dari Cornell University, Amerika Serikat (AS) memaparkan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics". Dia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik.
Menurutnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan.
Selain menghasilkan publikasi ilmiah, lanjut Pepinsky, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan.
Dia menambahkan, integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.
Profesor Fernanda Natasha B.C. dari University of Brasilia, memaparkan materi bertajuk “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces".
Dia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting dinilai dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan.
Namun, kata Natasha, partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Untuk menjadi demokratis, institusi partisipatif harus menjamin representasi yang luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat.
Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa forum partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah-ubah.
Sedangkan Profesor Lucy Taksa dari Deakin Business School, Australia, memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).
Menurutnya, DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.
Diversity berkaitan dengan keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada terciptanya lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang.
Meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan DEI, berbagai bentuk ketimpangan masih terjadi, terutama terhadap perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok migran, dan minoritas lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Lingkungan yang beragam dan inklusif terbukti mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.
Sementara itu, Fannie Wu yang juga dari Deakin Business School, Australia, membahas materi “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality".
Dia menjelaskan bahwa ketimpangan sosial harus dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai identitas yang saling beririsan seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas.
Selain itu, pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui keragaman pengalaman manusia yang lebih kompleks.
Perspektif ini, kata Wu, menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori sering kali gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus lebih inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar upaya pengurangan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Sedangkan pakar dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus, memaparkan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms".
Dia menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh karakter aparatur negara.
Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, pengembangan karakter aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan yang mendukung budaya organisasi yang berintegritas.
Dia menambahkan, reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus mencakup perubahan budaya dan perilaku aparatur, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur organisasi.
Dalam penyelenggaraan ICoGPASS 2026 ditetapkan sebagai the best presenter offline, best presenter online, best moderator, dan best partner, serta best paper. Rinciannya adalah best presenter offline: Jojor Onom (The University of Sumatera Utara), Jeron Joseph (Asia School of Business), Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta), Muhammad Yoga Prabowo dan Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN), serta Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta).
Sedangkan kategori best presenter online: Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro), Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional), Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta), Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta), dan Putri Anisah Fitriani.
Untuk kategori best moderator: Tutik Rachmawati, Nana Yuliana, dan Wahyu Pramudita. Kemudian untuk kategori best partner adalah Universitas Diponegoro.
Ada tiga yang masuk kategori best paper, yakni The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication (Yutainten, National Research and Innovation Agency), Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement (Nabil El Fikri, R. slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy-UNDIP), dan From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama).
Secara keseluruhan, konferensi ICoGPASS 2026 menegaskan bahwa tantangan global saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta membangun jejaring kerja sama internasional yang dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan dan mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai negara.
Konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Stakeholder Meeting 2026, Politeknik STIA LAN Jakarta Perkuat Kolaborasi Pendidikan Vokasi
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran LAN, akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi ini dilaksanakan secara blended, baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.
Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Choirul Muluk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi pertama, Profesor Thomas Pepinsky dari Cornell University, Amerika Serikat (AS) memaparkan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics". Dia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik.
Menurutnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan.
Selain menghasilkan publikasi ilmiah, lanjut Pepinsky, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan.
Dia menambahkan, integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.
Profesor Fernanda Natasha B.C. dari University of Brasilia, memaparkan materi bertajuk “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces".
Dia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting dinilai dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan.
Namun, kata Natasha, partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Untuk menjadi demokratis, institusi partisipatif harus menjamin representasi yang luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat.
Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa forum partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah-ubah.
Sedangkan Profesor Lucy Taksa dari Deakin Business School, Australia, memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).
Menurutnya, DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.
Diversity berkaitan dengan keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada terciptanya lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang.
Meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan DEI, berbagai bentuk ketimpangan masih terjadi, terutama terhadap perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok migran, dan minoritas lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Lingkungan yang beragam dan inklusif terbukti mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.
Sementara itu, Fannie Wu yang juga dari Deakin Business School, Australia, membahas materi “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality".
Dia menjelaskan bahwa ketimpangan sosial harus dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai identitas yang saling beririsan seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas.
Selain itu, pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui keragaman pengalaman manusia yang lebih kompleks.
Perspektif ini, kata Wu, menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori sering kali gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus lebih inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar upaya pengurangan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Sedangkan pakar dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus, memaparkan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms".
Dia menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh karakter aparatur negara.
Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, pengembangan karakter aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan yang mendukung budaya organisasi yang berintegritas.
Dia menambahkan, reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus mencakup perubahan budaya dan perilaku aparatur, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur organisasi.
Dalam penyelenggaraan ICoGPASS 2026 ditetapkan sebagai the best presenter offline, best presenter online, best moderator, dan best partner, serta best paper. Rinciannya adalah best presenter offline: Jojor Onom (The University of Sumatera Utara), Jeron Joseph (Asia School of Business), Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta), Muhammad Yoga Prabowo dan Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN), serta Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta).
Sedangkan kategori best presenter online: Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro), Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional), Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta), Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta), dan Putri Anisah Fitriani.
Untuk kategori best moderator: Tutik Rachmawati, Nana Yuliana, dan Wahyu Pramudita. Kemudian untuk kategori best partner adalah Universitas Diponegoro.
Ada tiga yang masuk kategori best paper, yakni The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication (Yutainten, National Research and Innovation Agency), Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement (Nabil El Fikri, R. slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy-UNDIP), dan From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama).
Secara keseluruhan, konferensi ICoGPASS 2026 menegaskan bahwa tantangan global saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta membangun jejaring kerja sama internasional yang dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan dan mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai negara.
(mas)
Lihat Juga :
