Jutaan Siswa Tak Terjangkau Kuota Internet Gratis

JAKARTA - Penyaluran bantuan kuota data internet gratis kepada siswa , guru, mahasiswa, dan dosen untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring mulai dilakukan kemarin. Namun, program beranggaran Rp7,2 triliun tersebut terancam tidak optimal. Ada jutaan siswa yang diperkirakan tidak tersentuh bantuan ini.

Hal tersebut mengacu pada jumlah data nomor telepon seluler (ponsel) yang berhasil terhimpun pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (Baca:Umur, Sebuah Nikmat yang Akan Ditanya Tentangnya)

Berdasarkan data per 15 September, atau sepekan sebelum bantuan disalurkan, dari 44 juta jumlah siswa di Tanah Air, nomor ponsel yang dinyatakan telah sesuai format sebanyak 24,7 juta nomor atau 55,2%. Itu setelah melalui proses verifikasi dan validasi.

Proses yang dilakukan Kemendikbud ini bersamaan dengan verifikasi dan validasi oleh perusahaan provider. Data provider menunjukkan, dari 24,7 juta nomor tersebut, sebanyak 57,3% dinyatakan sebagai nomor aktif dan siap diinjeksi dengan kuota.

Sedangkan untuk bantuan kuota pada jenjang pendidikan tinggi, yakni mahasiswa dan dosen, terdata 5,1 juta nomor ponsel dari total jumlah mahasiswa sebanyak 8 juta mahasiswa aktif. Untuk dosen, data terakhir sebanyak 259.000 nomor ponsel yang terdaftar.

Melihat masih rendahnya jumlah nomor ponsel yang terdata, harapan untuk membantu kesulitan yang dialami peserta didik maupun tenaga pendidik di masa pandemi Covid-19, terutama dalam hal kuota internet, ini tidak akan maksimal. (Baca juga: Kasus Corona Capai 4.000 per Hari, IDI Berikan Dua Solusi)

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menengarai banyak siswa yang terancam luput menerima bantuan kuota dari pemerintah disebabkan beberapa faktor. Di antaranya ada siswa yang punya ponsel, namun daerahnya tidak terjangkau sinyal internet. Ada juga siswa yang daerahnya punya sinyal, tapi tidak memiliki ponsel.

Bahkan, setelah proses verifikasi dan validasi data nomor ponsel, data siswa yang berhak menerima akan berkurang karena ada data yang tidak layak karena berbagai sebab.

“Setelah verifikasi dan validasi masih ada residu, jadi perkirannya maksimal 50% lebih siswa yang akan dapat bantuan ini. Artinya, bahwa selama empat bulan bantuan kuota itu, kemungkinan separuh dari Rp7,2 triliun anggaran tidak akan dibelanjakan,” ujar Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo kepada KORAN SINDO kemarin.

Melihat realitas tersebut, Heru mengatakan bahwa bantuan triliunan dari negara belum mampu menjawab permasalahan yang dialami peserta didik maupun tenaga pendidik di masa PJJ daring ini.