Bantuan Kuota Internet Tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tak Serius

JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan ada sekolah yang belum mendapatkan bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekolah itu tersebar di 19 provinsi, antara lain, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Bantuan kuota internet untuk periode pertama itu seharusnya diberikan pada September lalu. Koordinator P2G Satriwan Salim menerangkan siswa dan guru di Jakarta ada belum menerima. Padahal secara infrastruktur sangat memadai. (Baca juga: Maksimalkan Kuota Data, Kemendikbud Diminta Evaluasi Masa Pakai Kuota )

“Padahal guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini. Bantuan kuota internet ini akan mengurangi beban selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (26/10/2020).

Saat ini, Kemendikbud telah mulai menyalurkan bantuan kuota tahap dua yang dilaksanakan pada 22-24 Oktober lalu. P2G menilai Kemendikbud tidak serius dalam melaksanakan program yang memakan dana jumbo sebesar Rp7,2 triliun untuk empat bulan hingga Desember 2020.

Satriwan menjelaskan P2G telah melaporkan permasalahan ini ke Kemendikbud pada akhir September lalu. Sekarang, menurutnya, malah terjadi penambahan provinsi dan jumlah peserta yang belum menerima bantuan subsidi kuota internet.

“Artinya, Kemdikbud tidak serius dalam menindaklanjuti temuan-temuan keluhan bantuan kuota bulan September lalu. Padahal mendapatkan bantuan kuota ini merupakan hak dasar siswa dan guru agar pembelajaran PJJ khususnya daring tetap terlaksana,” tegas lulusan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). (Baca juga: Pelajar Indonesia Raih 9 Medali di Kompetisi Astronomi-Astrofisika Dunia )

Sekretaris P2G mengatakan Kemendikbud untuk memperhatikan nasib para guru yang tetap bersemangat mengajar, meskipun bantuan kuota internet belum diterima. P2G menyatakan banyak orang tua yang mendatangi guru atau wali kelas untuk menanyakan dan menuntut kejelasan bantuan kuota internet ini.

Bantuan ini, menurutnya, baru menjangkau 35 juta pendidik dan peserta didik. Padahal ada hampir 58 juta yang berhak menerima. Mestinya 58 juta penerima kuota ini sudah diberikan sedari September.

“Walau ada persoalan kendala teknis terkait verifikasi validasi yang masih ada, tetapi mestinya sudah bisa diselesaikan. Sebab sudah 1 bulan lebih waktu perbaikannya,” pungkasnya.