Kejar Ketertinggalan, Menko PMK: Pembangunan Kepemudaan Perlu Diperkuat

JAKARTA - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendorong agar semua pihak bisa mengejar ketertinggalan dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia .

Muhadjir mengatakan, salah satu alat untuk mengukur nilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia adalah melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP ini dinilai dari 15 indikator yang masing-masing dinilai dari lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. (Baca juga: Ini Penjelasan Dosen IPB tentang Bedanya Suplemen, Obat dan Bahan Pangan )

Dia melanjutkan, terkait dengan capaian pembangunan pemuda tidak hanya terkait dengan IPP. Namun juga sustainable development goals (SDGs) yang dicanangkan melalui resolusi PBB 2015. PBB telah menetapkan 17 tujuan namun dalam rangka pembangunan pemuda telah disepakati pada 13 usulan.

Di antaranya yakni kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas hingga kesetaraan gender. Menko PMK mengatakan, berdasar capaian IPP dan 13 usulan prioritas SDGs maka seluruh pemangku kepentingan harus saling berkolaborasi dan saling mendukung dalam menyelenggarakan layanan kepemudaan.

"Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan kepemudaan. Baik itu dari kementerian, lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok pofesional dan lain sebagainya untuk berkolaborasi dan bahu membahu," katanya pada Dialog Nasional Pemuda:Merajut Momentum dan Asa Pemuda, Menciptakan Perubahan di Indonesia yang digelar virtual pada Senin (26/10). (Baca juga: Ketua FRI: Indonesia Perlu Investasi Satelit Pendidikan untuk Mendukung PJJ )

Mantan Mendikbud ini menerangkan, capaian IPP pada 2019 Indonesia berada di skor 51,50. Sementara laporan Youth Development Index Asean, Indonesia berada di rangking ketujuh dengan skor 53,3. Sedangkan dalam laporan Global Youth Development Index tahun 2016 Indonesia masih di peringkat 138 dari 183 negara dengan nilai 52,7.

Muhadjir berharap, laporan capaian IPP dan 13 prioritas SDGs bisa disampaikan secara periodik dan tepat waktu. Hal ini penting, katanya, sebab capaian ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Baik di tingkat kementerian, lembaga ataupun organisasi perangkat daerah yang berurusan dengan masalah kepemudaan.

Muhadjir menyampaikan, Kemenko PMK juga akan terus melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Termasuk isu dibidang kepemudaan. "Sehingga layanan kepemudaan dapat bersinergi, tidak tumpang tindih serta memanfaatkan semua potensi yang ada sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan tepat sasaran," jelasnya. (Baca juga: Bantuan Kuota Internet Tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tak Serius )

Dia menuturkan, keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi yang sedang dan akan dialami bangsa Indonesia. Tidak semua negara dianugerahi bonus demografi, katanya, namun hal ini harus terjadi di Indonesia jika ingin Indonesia menjadi negara besar dan bangsa yang maju.